Jakarta, Maret.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial dalam tempo satu minggu. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Trump di hadapan awak media di Gedung Putih dan memupus harapan diplomatik untuk meredakan krisis energi global yang timbul akibat penutupan jalur maritim strategis tersebut.
Tawaran Iran Ditanggapi Negatif oleh AS
Trump menilai proposal Iran sebagai hasil dari tekanan militer dan ekonomi yang membuat Teheran berada dalam posisi terdesak. “Mereka ingin membuat kesepakatan untuk segera membuka Selat karena mereka mengalami kekalahan yang sangat telak,” ujar Trump, seraya menegaskan bahwa tawaran tersebut tidak dapat diterima Amerika Serikat.
Pernyataan Presiden AS itu juga menegaskan klaim bahwa Washington mengantongi kendali penuh atas kawasan strategis di sekitar Selat Hormuz. Menurut Trump, arus pengiriman minyak dunia masih berlangsung namun berada di bawah pengawasan ketat pihak AS.
Respons dari Teheran
Menanggapi penolakan keras dari Washington, pejabat Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran belum mengambil keputusan final dan menunggu tanggapan resmi mediator. Dalam unggahan di saluran Telegram resminya, Araghchi menyebut pernyataan Trump penuh kontradiksi dan menegaskan pentingnya proses diplomasi formal.
Sebelumnya Araghchi mengatakan dalam konferensi pers di markas PBB bahwa Selat Hormuz dapat kembali dibuka dalam waktu tujuh hari apabila Amerika Serikat bersedia mematuhi poin-poin Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua pihak pada Juni lalu. Pernyataan itu mencerminkan upaya Teheran untuk mengikat pembukaan kembali jalur laut terhadap pemenuhan sejumlah tuntutan diplomatik dan keamanan.
Pejabat tinggi Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa skema pemulihan yang diajukan sejatinya sudah dibahas dalam pertemuan di Pakistan dan menuntut komitmen nyata dari pihak luar. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir masih berada pada dinamika negosiasi lanjutan.
MoU 14 Poin dan Dampak Global
MoU 14 Poin yang diajukan Iran mencakup penghentian program nuklir, gencatan senjata di berbagai front, serta pencabutan blokade laut dan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat. Namun, implementasi perjanjian itu terhambat setelah kembali terjadinya aksi saling serang di lapangan yang mengikis kepercayaan kedua belah pihak.
Blokade terhadap Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia, telah menimbulkan guncangan harga energi global dan tekanan politik domestik di sejumlah negara, termasuk AS menjelang pemilihan Kongres. Gangguan pasokan ini dikhawatirkan akan memperpanjang ketidakpastian pasar energi dan memicu respons kebijakan yang lebih keras dari negara-negara konsumen.
Sejumlah analis berpendapat peluang pembukaan kembali negosiasi berdasarkan MoU tersebut kini sangat tipis karena kedua pihak mempertahankan tuntutan yang saling bertentangan. Kirsten Fontenrose, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional AS, menilai kesepakatan lama itu dipandang tidak menguntungkan bagi posisi Washington dan menimbulkan keraguan di kalangan pembuat kebijakan AS.
Gedung Putih dilaporkan masih meragukan apakah Iran akan memenuhi komitmennya secara konsisten dan terus mempertimbangkan opsi militer, termasuk serangan udara lanjutan, sebagai bagian dari tekanan untuk menjaga jalur laut tetap aman. Kondisi politik domestik dan pertimbangan strategis membuat keputusan akhir Washington menjadi penentu arah krisis selanjutnya.
Status Negosiasi dan Prospek ke Depan
Dengan penolakan tersirat dari Washington dan sikap berhati-hati Teheran, prospek pembukaan cepat Selat Hormuz tetap diragukan. Hingga saat ini, bola negosiasi berada di tangan pihak-pihak yang harus memilih antara jalan diplomasi yang penuh syarat atau opsi tekanan yang berisiko memperluas konflik.
