Brasil Usut Dugaan Campur Tangan AS, Memanas Hubungan Diplomatik dan Risiko Ekonomi!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Brasil membuka penyelidikan atas dugaan pendanaan dari Amerika Serikat yang dituduh digunakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum dan merusak legitimasi Mahkamah Agung Federal Brasil. Dugaan itu berkaitan dengan alokasi dana yang diduga berasal dari program internasional untuk hak asasi manusia.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto sempat bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta pada 23 Oktober 2025, pertemuan yang menjadi latar belakang hubungan bilateral di tengah tensi geopolitik yang melibatkan Brasil dan negara adikuasa. Pertemuan tersebut menjadi salah satu referensi dalam diskusi diplomatik terkait kedaulatan dan campur tangan asing.
Isi tuduhan dan besaran dana
Menurut sumber yang mengetahui isu ini, ada rencana alokasi sebesar 1 juta dolar AS untuk sebuah proyek yang berjudul “Melawan Perang Hukum dan Sensor di Brasil”. Dana tersebut disebut-sebut ditujukan untuk mendukung organisasi non-pemerintah yang menentang apa yang mereka klaim sebagai pelebaran kewenangan yudisial dan sensor oleh Mahkamah Agung Federal Brasil.
Lebih luas lagi, dana tersebut disebut sebagai bagian dari rencana pengalihan lebih dari 175 juta dolar AS dari Dana Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Departemen Luar Negeri untuk membiayai 43 proyek di berbagai negara. Proyek-proyek yang masuk cakupan ini dilaporkan melibatkan beberapa negara di Afrika, Nigeria, dan sejumlah negara Eropa.
Respons lembaga Brasil
Kantor Kejaksaan Umum Brasil (AGU) meminta Kepolisian Federal (PF) dan Kejaksaan Agung (PGR) untuk segera menyelidiki klaim tersebut. AGU menyatakan jika dugaan itu terbukti, penggunaan dana asing untuk mengorganisir “serangan terkoordinasi dan sistematis” terhadap institusi peradilan dapat dianggap sebagai campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Brasil.
Kantor tersebut menambahkan bahwa dana yang dimaksud diduga dialihkan dari program yang semula bertujuan untuk perlindungan hak asasi manusia, sehingga menjadi masalah serius bagi kedaulatan dan integritas proses demokrasi. Pemerintah Brasil menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi lembaga peradilan dan integritas pemilu.
Konteks menjelang pemilu
Penyelidikan berlangsung menjelang putaran pertama pemilihan presiden Brasil yang dijadwalkan pada 4 Oktober, dengan putaran kedua direncanakan pada 25 Oktober, dan jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan Senator Flávio Bolsonaro. Ketegangan politik semakin memanas menjelang hari pemungutan suara karena tudingan intervensi asing dan persaingan antara kubu kiri dan kanan.
Kampanye pihak Lula mengklaim adanya upaya campur tangan dari sejumlah aktor asing dan menyatakan kekhawatiran bahwa pihak eksternal berusaha memengaruhi hasil pemilu demi kepentingan tertentu, klaim yang dibantah oleh pihak lain dan memicu debat publik tentang peran media sosial dan pendanaan asing dalam politik domestik.
Isu media sosial dan ketegangan bilateral
Dalam perkembangan lain, kampanye Lula melaporkan pemblokiran akun iklan di salah satu platform media sosial besar asal AS yang mencegah penayangan iklan baru beberapa hari menjelang putaran pertama, tindakan yang memicu protes dan ancaman langkah hukum dari tim kampanye. Pihak kampanye menuntut penjelasan dan pemulihan akses karena menilai pembatasan tersebut berpotensi memengaruhi kebebasan berekspresi dan kompetisi pemilu.
Ketegangan antara Brasil dan Amerika Serikat telah meningkat beberapa bulan terakhir, termasuk perselisihan dagang yang berujung pada pemberlakuan tarif tambahan dan langkah-langkah diplomatik seperti pencabutan visa dan penangguhan layanan konsuler oleh pihak AS. Isu-isu ini memperumit hubungan bilateral dan memberikan konteks bagi kekhawatiran tentang campur tangan dalam proses demokrasi Brasil.
Penyelidikan resmi masih berjalan dan otoritas Brasil menyatakan akan menindaklanjuti setiap bukti keterlibatan dana asing yang mungkin mengganggu kedaulatan nasional. Publik dan pengamat internasional kini menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan langkah hukum dan diplomatik yang akan diambil selanjutnya.
