Pengamat: Indonesia Perlu Memperluas Dukungan Internasional untuk Palestina, Memanas Ketegangan Diplomatik!

Jakarta, Maret.id — Indonesia dinilai memiliki peluang strategis untuk memperluas dukungan internasional bagi Palestina melalui diplomasi aktif dan pemanfaatan posisi dalam berbagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa serta forum multilateral lainnya.

Diplomasi Indonesia sebagai Peluang

Pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Syaroni Rofii, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, yang menilai bahwa keanggotaan dan keterlibatan Indonesia dalam beberapa badan PBB dapat dimaksimalkan untuk melakukan lobbying diplomatik yang terkoordinasi. Ia menekankan pentingnya pendekatan proaktif yang menggabungkan diplomasi formal di forum internasional dengan diplomasi publik untuk memperluas basis dukungan politik bagi konsepsi negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Perubahan Sikap di Kawasan Barat

Menurut Syaroni, ada perubahan sikap di sejumlah negara Barat terkait penilaian atas konflik Palestina-Israel yang tercermin dalam pernyataan dan kebijakan institusional beberapa lembaga Uni Eropa; kritik terhadap intervensi militer di Gaza dan rencana pembangunan permukiman baru di kawasan sensitif seperti E1 telah disuarakan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan beberapa pemimpin negara anggota Uni Eropa. Selain itu, kritik serupa juga muncul dari tokoh-tokoh politik Inggris, termasuk Andy Burnham yang menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester, yang secara publik menyuarakan keprihatinan terhadap ketidakadilan yang dialami warga Palestina.

Strategi Penguatan Koalisi Internasional

Syaroni menyatakan bahwa posisi Indonesia di berbagai organ PBB tidak semata sekadar simbolik dan dapat dipakai untuk membentuk koalisi lintas-regional yang melibatkan negara-negara Non-Blok, anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara Eropa yang menunjukkan simpati terhadap isu Palestina. Ia mengusulkan langkah-langkah konkrit berupa inisiatif resolusi diplomatik, kampanye kesadaran internasional, serta diplomasi bilateral yang menargetkan negara-negara berpengaruh untuk mendorong implementasi solusi dua negara secara nyata.

Indonesia, menurut pengamat itu, juga perlu memainkan peran mediasi yang konstruktif dan menyusun agenda diplomasi yang berfokus pada perlindungan warga sipil, pemutakhiran akses bantuan kemanusiaan, serta penolakan terhadap langkah-langkah aneksasi yang menghambat prospek perdamaian. Penguatan hubungan lintas kawasan dan penajaman narasi diplomatik dianggap krusial agar upaya internasionalitas dukungan bagi Palestina tidak hanya bersifat retoris tetapi juga menghasilkan tekanan politik yang efektif.

Syaroni menyoroti bahwa mayoritas negara anggota PBB sejauh ini telah memberikan pengakuan terhadap Palestina, sehingga tantangan utama terletak pada meyakinkan sejumlah negara berpengaruh — termasuk Amerika Serikat dan beberapa sekutu yang cenderung menahan diri — untuk menerima dan mengimplementasikan opsi solusi dua negara. Ia menegaskan bahwa dialog diplomatik yang intensif, disertai argumen hukum internasional dan pendekatan pembuktian manfaat stabilitas regional, menjadi salah satu jalur untuk mereduksi keengganan tersebut.

Pakar itu juga memperingatkan bahwa upaya menggalang dukungan harus didukung oleh kebijakan luar negeri domestik yang konsisten, koordinasi antarlembaga negara, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil serta diaspora sebagai bagian dari strategi soft power. Tanpa koordinasi dan kontinuitas kebijakan, kata Syaroni, inisiatif-inisiatif diplomatik berisiko hanya menjadi retorika yang sulit diterjemahkan ke dalam aksi konkret di arena internasional.

Selain itu, dikatakan bahwa kombinasi antara tekanan diplomatik dan bantuan kemanusiaan bisa memperkuat legitimasi langkah-langkah politik yang diusung, sehingga manfaat langsung kepada korban konflik dapat menjadi alasan moral dan praktis bagi negara-negara lain untuk bergabung dalam koalisi. Indonesia, yang memiliki pengalaman di bidang perdamaian internasional dan citra sebagai negara dengan tradisi diplomasi aktif, disebut berada pada posisi yang relatif baik untuk memimpin atau turut memfasilitasi inisiatif semacam itu.

Syaroni menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa peluang diplomatik saat ini membuka ruang bagi Indonesia dan mitra internasional untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia serta penyelesaian konflik yang lebih adil, namun realisasinya menuntut kesabaran, konsistensi, dan kompromi politik dari semua pihak yang terlibat.