Jakarta, Maret.id — Keluhan terkait ketidaksesuaian data desil kesejahteraan muncul lagi dalam reses Anggota DPRD Kota Surabaya Anas Karno di Kecamatan Sukolilo. Anas meminta pengurus RT dan RW untuk mendata warga yang merasa peringkat desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.
Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk membantu warga mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang disediakan pemerintah. Permintaan ini disampaikan Anas saat reses di wilayah Nginden Jangkungan, pada Kamis malam.
“Dalam dua titik reses di RW 08 dan RW 03 Nginden Jangkungan, desil ternyata tak sesuai kondisi riil. Karena itu saya minta RT dan RW mendata warga yang terdampak untuk didampingi melakukan penyanggahan,” tegas Anas.
Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mengenai peringkat desil yang dianggap tidak akurat. Salah satunya adalah Erna Susanti, seorang warga berusia 50 tahun dari RT 5 RW 3 Kelurahan Nginden Jangkungan. Erna terkejut mengetahui keluarganya tercatat dalam desil 9.
“Sehari-hari saya tinggal menumpang di rumah keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Kami numpang keluarga. Satu kamar saya tempati suami dan anak saya,” tutur Erna. Ia mempertanyakan dasar penetapan desil yang tidak menunjukkan realitas kehidupan keluarganya.
Erna menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarganya masih harus berhemat. Bahkan, kendaraan yang mereka gunakan masih dalam status kredit. “Jangankan mobil, motor saja masih kredit,” imbuhnya.
Kondisi ekonomi keluarga Erna yang belum stabil menjadi masalah. Anak Erna yang sudah dewasa belum memiliki pekerjaan tetap, dan penghasilan keluarganya jauh di bawah upah minimum. Ia khawatir status desil yang tinggi akan menghalangi akses keluarga untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Erna, yang juga merupakan kader lingkungan dan Kader Surabaya Hebat (KSH), menegaskan bahwa persoalan ini dialami oleh banyak warga. Sadeli, Ketua RW 08 Nginden Jangkungan, mendukung pendapat ini. “Ada warga yang merasa kehidupannya masih kurang mampu, tetapi desilnya tinggi,” jelas Sadeli.
Sadeli menekankan pentingnya tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa ada kesalahan sistem. Ia meminta kondisi warga dikaji secara menyeluruh melalui koordinasi yang baik. “Yang penting dicari solusi agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” imbuhnya.
Anas juga mengungkapkan bahwa banyak warga belum memahami mekanisme pengajuan sanggahan secara mandiri. Pendampingan oleh pengurus lingkungan diharapkan dapat membantu mereka. Ia meminta lurah untuk memantau dan membantu dalam proses pengajuan sanggahan.
Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting. Data ini menjadi dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial. “Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam desil harus diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi,” ungkapnya.
Langkah pemutakhiran data ini sejalan dengan upaya Pemkot Surabaya. Dinas Sosial Surabaya mencatat 3.283 aduan ketidaksesuaian data desil hingga triwulan III 2026. Hasil pemutakhiran menunjukkan 1.845 data mengalami penurunan desil, sedangkan 345 mengalami kenaikan.
Pemkot menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan untuk mengubah desil secara langsung. Proses pemeringkatan desil berada di tangan pemerintah pusat. Selain mekanisme sanggahan, Pemkot juga menguatkan verifikasi faktual melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk melakukan kajian terbuka bersama masyarakat.
Bagi Erna, harapannya sederhana. “Data kesejahteraan yang tercatat dalam sistem harus menggambarkan kondisi kehidupan kami,” katanya. “Yang penting sesuai kondisi sebenarnya,” tutup Erna.
