Jakarta, Maret.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan pentingnya kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi potensi multi-bencana. Ia meminta pemerintah menetapkan secara jelas pembagian tugas, lokasi evakuasi, serta jalur dan logistik untuk memastikan bantuan berjalan cepat saat bencana terjadi.
Renny mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas vulkanik di sejumlah gunung, termasuk Gunung Semeru, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat penanganan bencana secara menyeluruh. “Ini bukan waktunya hanya mengeluarkan imbauan. Pemerintah harus memastikan siapa melakukan apa,” tuturnya, Senin (7/9/2026).
Pada Minggu (6/9/2026), enam gunung mengalami erupsi dan aktivitas vulkanik tinggi, antara lain Gunung Ibu, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi, Gunung Anak Krakatau, dan Gunung Sinabung. Erupsi Gunung Semeru terjadi pada pukul 07.51 WIB dengan durasi 102 detik dan amplitudo maksimum 23 milimeter.
Selain aktivitas vulkanik, Renny juga menyoroti ancaman lain di Jawa Timur, seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Ia meminta Pemprov Jatim untuk mengaktifkan koordinasi lintas sektor dalam menangani bencana agar tidak terpisah-pisah.
“Semeru harus menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan itu bekerja. Semua elemen, mulai dari BPBD hingga perangkat desa, harus memiliki skenario yang sama,” imbuh Renny.
Dia menegaskan bahwa saat erupsi terjadi bersamaan dengan bencana di wilayah lain, pemerintah harus memiliki skala prioritas yang jelas. “Kalau terjadi erupsi dan di tempat lain ada kekurangan air bersih, pembagian tugas harus sudah jelas.”
Kekeringan yang melanda 24 kabupaten di Jawa Timur dan luas kebakaran hutan yang mencapai 3.834,35 hektare semakin mendesak kebutuhan akan peta prioritas bencana. “Daerah dengan lebih dari satu ancaman harus mendapatkan dukungan yang lebih awal,” kata Renny.
Renny berharap pemerintah menggunakan data untuk memperbarui kebutuhan pengungsian sebelum terjadi bencana. “Jangan sampai kita baru menghitung kebutuhan setelah masyarakat dievakuasi,” ujarnya.
Dia juga mendorong penguatan sistem peringatan dini hingga tingkat desa. Informasi dari PVMBG dan BPBD harus disampaikan dalam instruksi yang mudah dipahami masyarakat. “Peringatan dini tidak boleh berhenti di meja pemerintah. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika sirene berbunyi,” tutup Renny.
