Komisi VII DPR: Keberlangsungan Ekonomi Bergantung pada Sektor IHT yang Masuki Fase Krusial

Jakarta, Maret.id — Komisi VII DPR RI menekankan perlunya kebijakan yang adil, terukur, dan seimbang terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi jutaan pekerja. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi VII, Novita Hardini, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026.

Fase Krusial yang Dihadapi Industri Tembakau

Novita menyebut industri tembakau saat ini berada pada fase krusial akibat kombinasi tekanan regulasi, pelemahan daya beli konsumen, dan meningkatnya peredaran rokok ilegal. “Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis nasional yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” ujar Novita.

Menurutnya, ketidaksinkronan kebijakan kesehatan dan regulasi fiskal memperburuk kondisi industri legal, sementara rokok ilegal terus merusak penerimaan negara dan merugikan pelaku usaha yang taat aturan. Kondisi ini menuntut penanganan yang terpadu antara kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

Dampak Sosial dan Ekonomi serta Rekomendasi Kebijakan

Novita mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak terkoordinasi berpotensi menimbulkan dampak sosial serius, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, serta pelaku usaha kecil di rantai distribusi.

Data pemerintah yang dikemukakan menunjukkan sektor tembakau menyumbang lebih dari Rp200 triliun penerimaan negara pada 2025, atau lebih dari 70 persen total penerimaan cukai nasional. Sektor ini juga diperkirakan menopang sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani dan buruh pabrik hingga pelaku usaha kecil di distribusi dan perdagangan.

Novita menambahkan bahwa perlindungan kesehatan publik, terutama generasi muda, tetap didukung, tetapi upaya tersebut harus diimbangi dengan langkah-langkah yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi agar kebijakan tidak menimbulkan dampak berantai bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

Kunjungan Lapangan dan Gambaran Industri

Sebagai bagian dari reses DPR, Novita mengunjungi PT Dadi Mulyo Sejati di Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis, 7 Mei 2026. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat kondisi produksi dan menyerap aspirasi pelaku industri serta pekerja di lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan.