Korea Utara Bantah Dalangi Peretasan Binance, Tuding AS Manipulasi, Memanas Ketegangan!
Jakarta, Maret.id — Korea Utara membantah keras tuduhan keterlibatan dalam peretasan besar terhadap bursa kripto Binance senilai sekitar USD 6,3 miliar.
Bantahan resmi dari Pyongyang
Pejabat tinggi Korea Utara, yang juga adik pemimpin Kim Jong Un, mengeluarkan pernyataan tegas menolak semua klaim yang mengaitkan negara itu dengan peretasan tersebut. Pernyataan itu mengkritik tuduhan dari Amerika Serikat sebagai upaya manipulasi opini publik dan serangan politik terhadap citra Pyongyang di arena internasional.
Kim Yo Jong, dalam pernyataan yang dirilis pada 3 November 2026, menyebut bahwa menyalahkan Korea Utara atas setiap insiden kejahatan siber di dunia adalah tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa pemerintahnya menentang segala bentuk aksi kriminal siber dan menolak upaya yang dianggap berniat merusak reputasi negara.
Tuduhan dari badan penegak hukum AS
Otoritas penegak hukum Amerika Serikat, termasuk Biro Investigasi Federal (FBI) dan Secret Service, sebelumnya menuding kelompok peretas yang diduga mendapat dukungan negara-negara tertentu berada di balik serangan terhadap Binance. Badan-badan ini mengaitkan insiden dengan kelompok yang dikenal dengan nama TraderTraitor atau Lazarus Group dalam sejumlah laporan penyelidikan.
Klaim penegak hukum menyatakan pola operasi dan infrastruktur serangan sejalan dengan serangkaian serangan siber lain yang menurut mereka didukung oleh Korea Utara. Tuduhan tersebut menempatkan tekanan internasional pada Pyongyang yang sudah lama dicurigai menggunakan kapasitas siber untuk mendapatkan pendanaan di tengah sanksi global.
Jejak serangan sebelumnya dan pola yang mirip
Analis keamanan siber dan sejumlah lembaga menyoroti dugaan pola berulang yang mirip pada serangan terhadap bursa aset kripto besar lainnya. Kelompok yang sama sebelumnya dituduh bertanggung jawab atas peretasan Bybit senilai sekitar USD 1,5 miliar pada 2025.
Pengamat menilai bahwa serangkaian insiden ini menunjukkan modus operandi terorganisir yang memanfaatkan celah keamanan pada infrastruktur bursa dan perangkat individu untuk memindahkan aset secara besar-besaran. Pola transfer dana dan teknik peretasan yang digunakan menjadi fokus utama penyelidikan internasional.
Dampak langsung pada operasi Binance
Pascainsiden, Binance menghentikan sementara aktivitas perdagangan untuk menilai kerusakan dan mengamankan aset pengguna. Bursa menyatakan bahwa peretasan diduga berawal dari kompromi pada laptop salah satu teknisi, yang memungkinkan pelaku menarik dana tanpa otorisasi.
Setelah berkoordinasi dengan penerbit aset dan pihak terkait, perdagangan dibuka kembali dan tercatat sekitar USD 5,27 miliar telah ditarik oleh pengguna sejak pembukaan kembali. Binance menyatakan upaya stabilisasi pasar sedang berlangsung dan volume transaksi dilaporkan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Tanggung jawab dan kompensasi
Binance menegaskan komitmennya untuk menanggung seluruh kerugian pengguna yang timbul akibat serangan ini. Dalam pernyataannya, bursa mengklaim telah berhasil menutup sekitar 95 persen dari total aset yang dicuri melalui cadangan internal dan mekanisme proteksi lainnya.
Perusahaan juga menyatakan akan meningkatkan langkah-langkah keamanan dan memperketat prosedur internal untuk mencegah insiden serupa. Langkah-langkah tersebut meliputi audit forensik, peningkatan proteksi endpoint, serta koordinasi lebih erat dengan regulator dan penerbit aset digital.
Analisis pendanaan dan perekrutan siber
Sejumlah kajian akademis dan lembaga penelitian internasional menunjukkan bahwa Korea Utara kemungkinan memandang kejahatan siber sebagai salah satu sumber pendanaan negara. Penelitian-penelitian tersebut menyebut adanya pola perekrutan talenta siber dari universitas untuk ditempatkan dalam unit-unit khusus yang mengerjakan operasi siber.
Para pengamat menilai konteks isolasi ekonomi dan tekanan sanksi internasional mendorong negara-negara tertentu untuk mengembangkan kapasitas siber yang dapat dimonetisasi. Temuan ini menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana negara-negara merespons pembatasan ekonomi dengan mengandalkan kemampuan teknologi dan intelijen.
Langkah selanjutnya dalam penyelidikan
Penyelidikan internasional terhadap peretasan besar ini diperkirakan akan melibatkan kolaborasi antarpenegak hukum dan perusahaan keamanan siber global. Proses forensik digital diharapkan mengungkap alur pergerakan dana dan taktik yang digunakan pelaku.
Sementara itu, pihak-pihak terkait diminta meningkatkan transparansi kepada publik mengenai langkah-langkah mitigasi dan perlindungan aset pengguna. Kasus ini kembali menegaskan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola keamanan siber di sektor aset digital agar risiko serupa dapat diminimalkan di masa depan.
