Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk memasuki tahap pemulihan permanen pascabencana yang melanda wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemulihan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun, yakni dari tahun 2026 hingga 2028.
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tito Karnavian menyatakan bahwa saat ini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) sudah dimulai setelah masa tanggap darurat dan transisi dianggap berjalan dengan baik. “Kini, kita beralih pada pemulihan permanen, yang merupakan tahap ketiga dari tiga tahapan yang ada: tanggap darurat, transisi, dan rehabilitasi,” jelasnya dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, kondisi infrastruktur seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan internet saat ini sudah berfungsi normal. “Akses jalan nasional juga sudah terhubung kembali,” tambahnya. Meskipun demikian, Tito mengakui bahwa beberapa desa masih terisolasi akibat longsor, namun fasilitas kesehatan dan akses transportasi secara umum sudah mulai pulih.
Eduaksi dan Pemulihan Sekolah
Dari sisi pendidikan, Menteri Dalam Negeri juga memastikan bahwa proses belajar mengajar di 4.922 sekolah telah berjalan. Di antara jumlah tersebut, sekitar 3.800 sekolah telah berhasil dibuka kembali untuk kegiatan belajar mengajar. “Beberapa sekolah masih menjalani proses belajar di tenda atau kelas darurat, terutama di daerah yang terdampak parah,” ungkapnya.
Dijelaskan pula bahwa pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan kondisi pendidikan di daerah yang terkena dampak bencana. “Kami akan memastikan bahwa fasilitas pendidikan dapat segera diperbaiki agar siswa bisa kembali belajar di lingkungan yang lebih baik,” kata Tito.
Rencana Induk Pemulihan
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemulihan, pemerintah sedang menyusun Rencana Induk (Renduk) yang akan menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana Induk ini mencakup 11.512 program kegiatan yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan hunian tetap (huntap).
“Dalam tiga tahun ke depan, akan ada 11.512 program kegiatan yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sekolah. Prioritas utama tahun 2026 adalah membangun infrastruktur yang kiat mendukung pemulihan daerah,” jelas Tito.
Ia juga mengungkapkan bahwa total anggaran untuk pemulihan permanen telah disetujui mencapai Rp100,166 triliun untuk periode tersebut. “Kami membutuhkannya untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan bahwa semua sektor yang terdampak bencana dapat segera pulih,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya dan strategi yang telah disiapkan, pemerintah optimis bahwa pemulihan bencana di Sumatra dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal.
