Jakarta, Maret.id — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy, menilai bahwa pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global untuk perdagangan komoditas sumber daya alam. Hal ini diungkapkan Rivqy dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Senin, 25 Mei 2025.
Stabilitas Harga Komoditas Menjadi Prioritas
Namun, Rivqy juga mengingatkan pemerintah agar menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Menurutnya, gejolak harga yang terjadi pada buah tandan segar (BTS) sawit dan berbagai komoditas lainnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Jangan sampai negara memperkuat ekspor, tetapi petani dan pelaku usaha di daerah justru tidak menikmati dampaknya,” tegasnya.
Rivqy menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat penting ketika harga komoditas mengalami penurunan drastis. Ia berharap bahwa dengan adanya DSI, nilai komoditas dapat lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pengelolaan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan petani diharapkan dapat menjadi salah satu manfaat dari kehadiran DSI.
Pentingnya Konsistensi dan Transparansi
Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI ini juga mengatakan bahwa penerapan pola satu atap dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam adalah langkah positif, asalkan dijalankan secara konsisten, profesional, serta transparan. “Konsep satu atap ekspor SDA ini konstruktif untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional,” ujarnya.
Namun, Rivqy menekankan bahwa keberhasilan dari sistem ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan tata kelola yang transparan. Pengawasan yang ketat perlu diterapkan agar tidak terjadi praktik monopoli atau rente baru di sektor ini. Dengan demikian, kehadiran DSI dapat diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.
Upaya Mengatasi Praktik Manipulasi Ekspor
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pembentukan BUMN baru khusus ekspor ini dilakukan setelah pemerintah menemukan praktik manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir. Praktik tersebut meliputi under-invoicing, di mana eksportir menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari seharusnya.
Langkah tersebut diambil oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan mengenai eksportir yang melakukan praktik serupa pada komoditas strategis, seperti batu bara dan crude palm oil (CPO). Dengan adanya DSI, diharapkan praktik-praktik merugikan tersebut dapat diatasi, serta dapat menciptakan stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan bagi para petani dan pelaku usaha dalam negeri.
