Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kasus pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang tengah menjadi sorotan. Kasus ini mencuat setelah ada dugaan keterlibatan pejabat tersebut dalam perkara suap terkait importasi barang.
Komentar Menteri Keuangan
Dalam pernyataannya, Purbaya enggan memberikan rincian lebih lanjut terkait kasus ini. Ia memilih untuk memantau perkembangan isu yang sedang berlangsung. “Ya nanti kita lihat ya,” ujarnya singkat usai mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana di Gedung DPR/MPR RI pada Senin, 25 Mei 2026.
Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum menerima informasi terbaru mengenai dugaan suap yang melibatkan nama pejabat DJBC tersebut. Ia mempertanyakan sumber informasi tentang kasus ini. “Yang bilang siapa? KPK ya?” tanyanya.
Dugaan Suap yang Mengguncang DJBC
Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026. Jaksa dari KPK mengungkapkan adanya amplop berkode ‘sales 2-1 DIR’ yang diduga berisi uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,9 miliar yang diperuntukkan bagi Dirjen Bea dan Cukai.
Fakta-fakta ini terkuak saat Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan alias Ocoy, memberikan kesaksian dalam sidang tersebut. Perkara ini berhubungan dengan terdakwa bos Blueray Cargo, John Field.
Tanggapan Presiden Prabowo Subianto
Isu dugaan suap di lingkungan Bea Cukai kian mendapat perhatian serius setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan total di DJBC. Presiden Prabowo meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan mengganti pimpinan bea cukai yang dianggap tidak kompeten.
Oleh karena itu, situasi ini menuntut respon cepat dari kementerian terkait untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat mengharapkan agar penyelesaian kasus ini dilakukan secara transparan dan adil, sehingga tidak ada lagi kekecewaan terhadap instansi pemerintah.
Kasus ini juga memberikan kesempatan bagi Kementerian Keuangan untuk memperbaiki diri dan menangani isu-isu korupsi yang sering muncul di berbagai instansi. Dengan perhatian yang tinggi dari masyarakat dan dukungan pemerintah, diharapkan langkah-langkah strategis dapat segera diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
