Jakarta, Maret.id — Aktivis dan politisi Islah mengungkapkan kekhawatirannya tentang tindakan penguntitan yang ia alami dalam beberapa hari terakhir. Melalui akun Instagram pribadinya, Islah membagikan bukti berupa foto oknum dan kendaraan yang diduga terlibat dalam pengawasan tersebut, yang diunggah pada 25 Mei 2026.
Penguntitan yang Mengganggu
Islah menyatakan bahwa rumahnya telah “dikepung” oleh orang-orang yang ia yakini sebagai tentara. Menurutnya, mereka merekam aktivitas di sekitarnya dan mengikuti setiap langkahnya. “Dalam 10 hari terakhir, mereka hilir mudik di sekitar rumah saya, memotret dan memantau secara tertutup atau terbuka,” terang Islah, menambah bahwa aktivitas ini membuatnya merasa seperti rumahnya adalah markas musuh.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa para oknum tersebut bertanya kepada tetangga tentang rutinitasnya dan menandai bahwa Ia sedang diawasi. Hal ini membuat Islah merasakan kembali suasana masa Orde Baru, di mana ia meyakini bahwa militer terlibat dalam pengawasan tersebut. “Saya merasa bahwa dwifungsi ABRI, Kopkamtib, dan UU Subversif telah kembali muncul, meski seharusnya sudah tidak ada,” tegas Islah.
Refleksi atas Intimidasi dan Demokrasi
Islah mencurigai bahwa perlakuan tersebut mungkin disebabkan oleh statusnya sebagai aktivis demokrasi yang sering mengkritik kebangkitan kekuatan militer di dalam pemerintahan. “Wajah-wajah anti supremasi sipil itu seliweran di seputaran rumah saya,” ungkapnya, menambahkan bahwa dia merasa tertekan namun akan terus berjuang untuk memperjuangkan demokrasi dan peradaban masyarakat sipil di Indonesia.
Meskipun ia awalnya mempertimbangkan untuk tidak berbagi pengalamannya, Islah merasa penting untuk berbicara tentang situasi ini, karena ia percaya hal serupa juga dialami oleh banyak aktivis lainnya. “Saya yakin situasi ini tidak hanya terjadi kepada saya,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya suara rakyat tetap didengar meski dihadapkan pada intimidasi.
Seruan untuk Memperkuat Demokrasi
Islah menyatakan keprihatinannya bahwa kondisi ini masih terjadi di era milenium, yang seharusnya mendorong masyarakat untuk berpikir dan bertindak lebih cerdas. “Di era ini, demokrasi tidak boleh sekadar ritual semata,” katanya. Islah menginginkan militer untuk lebih fokus pada teknologi pertahanan negara dan bukan pada pengawasan sipil.
Islah menegaskan bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila. “Kita bukan junta, tapi demokrasi Pancasila. Kita ini Indonesia, bukan Korea Utara,” tutupnya dengan tegas, menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih baik di tanah air.
