Menkeu Purbaya Bongkar 10 Raksasa Sawit Manipulasi Harga Ekspor, Negara Rugi Rp1,48 Triliun!
Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan adanya dugaan praktik manipulasi nilai ekspor atau under invoicing yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar di sektor minyak sawit mentah (CPO). Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam sebuah rapat di DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026.
Dugaan Praktik Manipulatif oleh Sepuluh Perusahaan
Purbaya menjelaskan bahwa sepuluh eksportir sawit terbesar diduga terlibat dalam praktik manipulasi harga ekspor. “Sepuluh terbesar, semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu,” tuturnya. Dugaan ini mengindikasikan adanya pola serupa yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Dari hasil investigasi awal, diperkirakan negara mengalami kerugian sekitar US$84 juta, atau setara dengan Rp1,48 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.700 per dolar AS. Purbaya menyatakan bahwa angka tersebut hanya berdasarkan sampel yang diambil dari tiga kapal ekspor. “Itu (US$84 juta) dari sampel yang diambil. Kalau dari semuanya (transaksi), ya pasti lebih besar,” ujarnya.
Potensi Kerugian yang Lebih Besar
Menteri Keuangan juga menyatakan keyakinan bahwa potensi kerugian yang lebih besar bisa terjadi jika praktik-praktik serupa ditemukan dalam seluruh transaksi perusahaan-perusahaan yang terlibat. Bahkan, ia mengindikasikan bahwa kerugian tersebut dapat meningkat secara signifikan, melihat banyaknya perusahaan yang terdaftar dalam dugaan tersebut.
Dalam langkah selanjutnya, Purbaya telah melaporkan nama-nama perusahaan yang terlibat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan ini diharapkan dapat mendorong tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam praktik ilegal ini.
Modus Operandi yang Ditemukan
Berdasarkan penjelasan Purbaya, modus operandi yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah dengan mengekspor produk ke afiliasi mereka di luar negeri, khususnya di Singapura, dengan harga yang lebih rendah dari harga aktual. Setelah itu, produk tersebut dijual kembali ke negara tujuan dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dari pajak ekspor yang seharusnya diterima.
Keberanian Purbaya untuk mengungkapkan praktik-praktik ini diharapkan dapat membawa perubahan dan meningkatkan transparansi dalam industri sawit di Indonesia. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat dan praktik-praktik ilegal dapat diminimalkan.
Purbaya meyakini, jika kasus-kasus seperti ini dapat diungkap dan ditindaklanjuti secara hukum, maka dampaknya akan sangat positif terhadap penerimaan negara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi dan mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan transparan di Indonesia.
