Jakarta, Maret.id — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melakukan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Nangabadau. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (18/5/2026) dan melibatkan tiga kecamatan yang terletak di wilayah perbatasan, yaitu Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan.
Pelaksanaan kegiatan ini diwakili oleh Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI. Ia menjelaskan bahwa pengukuran dan pemutakhiran IPKP di PPKP Nangabadau ini bertujuan untuk memberikan gambaran akurat mengenai kondisi kawasan perbatasan.
Tujuan Pemutakhiran IPKP
Data yang diperoleh dari pemutakhiran ini sangat penting untuk mengukur kemajuan pembangunan. Selain itu, data tersebut juga akan membantu dalam mengidentifikasi isu-isu strategis, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan. Brigjen TNI Topri menjelaskan bahwa informasi ini akan menjadi masukan dalam perencanaan program dan intervensi dari kementerian dan lembaga terkait.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Lewat IPKP, kita bisa mengetahui apa yang telah dicapai dan area mana yang masih perlu diperkuat,” ungkap Brigjen TNI Topri pada Senin, 25 Mei.
Tantangan Keamanan di Kawasan Perbatasan
Dari segi pertahanan dan keamanan, kawasan PPKP Nangabadau masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah pengawasan di jalur tidak resmi (JTR) menuju Malaysia. Kondisi geografis dan akses mudah membuat masyarakat di sekitar perbatasan sering kali memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga.
“Kawasan perbatasan juga rawan menjadi jalur masuk barang ilegal, termasuk narkotika. Oleh karena itu, penguatan kerja sama antara Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu ditingkatkan,” jelasnya lebih lanjut.
Peluang Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan
Brigjen TNI Topri juga menyoroti potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal. Beberapa sektor berpotensi tinggi seperti perkebunan kelapa sawit, komoditas karet, ikan air tawar, serta hasil hutan bukan kayu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Aktivitas ekspor juga menjadi salah satu cara untuk mendorong perekonomian di kawasan tersebut.
Keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun juga dianggap strategis. Kedua taman nasional ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata berbasis konservasi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, masalah logistik dan transportasi menjadi perhatian serius. Keterbatasan dalam sarana distribusi perdagangan memicu perbedaan harga barang antara wilayah Indonesia dan negara tetangga.
Belum terwujudnya kesepakatan mengenai angkutan penumpang internasional di rute Kuching–Putussibau juga disebabkan oleh kondisi jalan yang menghubungkan Badau dan Putussibau. Jalan tersebut masih memiliki beberapa titik rawan longsor dengan kemiringan yang cukup curam.
Dalam aspek layanan lintas batas, Brigjen TNI Topri menegaskan bahwa fungsi karantina kesehatan tetap berjalan. Ini bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit menular. Namun, mereka menghadapi beberapa kendala, termasuk kerusakan pada alat pemindai suhu yang memaksa petugas untuk melakukan pemeriksaan secara manual.
Dengan langkah proaktif yang diambil oleh BNPP, diharapkan kawasan perbatasan di Indonesia dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola dengan baik oleh semua pemangku kepentingan.
