Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan tambahan anggaran melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk wilayah yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra. Tiga provinsi tersebut adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Persetujuan Anggaran oleh Presiden
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa anggaran tambahan ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Januari lalu. Dia menambahkan bahwa dana tersebut kini telah disalurkan ke daerah yang memerlukan penguatan pascabencana.
“Bapak Presiden pada bulan Januari sudah menyetujui tambahan TKD untuk daerah-daerah di tiga provinsi ini, totalnya Rp10,6 triliun,” jelas Tito dalam konferensi pers yang berlangsung usai Rapat Koordinasi Penanganan Pasca-Bencana Sumatra di Gedung DPR RI, Senin (25/5).
Rincian Penggunaan Anggaran
Tito menjelaskan lebih lanjut mengenai alokasi dana tersebut, di mana Aceh mendapatkan Rp1,65 triliun, Sumatra Utara sebesar Rp6,35 triliun, dan Sumatra Barat mendapatkan Rp2,63 triliun. Menurutnya, pemerintah pusat akan terus mengawasi penggunaan anggaran ini agar benar-benar digunakan untuk penanganan dampak bencana di masing-masing daerah.
“Pemerintah juga telah melakukan inventarisasi rencana kegiatan dari masing-masing daerah yang dituangkan dalam regulasi kepala daerah,” imbuh Tito. Ia memastikan bahwa rencana kegiatan tersebut akan diatur dalam peraturan gubernur, wali kota, atau bupati.
Anggaran Rehabilitasi Jangka Panjang
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan total mencapai Rp100 triliun yang akan dialokasikan selama tiga tahun. Untuk tahun 2026, alokasi anggaran tersebut mencapai Rp38,9 triliun, diikuti Rp32,9 triliun untuk tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada tahun 2028.
Dengan langkah ini, diharapkan wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Sumatra dapat segera pulih dan masyarakat dapat kembali melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan daerah dalam menghadapi dampak bencana demi pemulihan yang lebih efektif.
Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepada semua pihak untuk bekerjasama dalam penggunaan anggaran tersebut dan memastikan bahwa setiap dana yang dicairkan terpakai dengan baik dan tepat sasaran.
