Jakarta, Maret.id — Ribuan penginapan daring terancam dikeluarkan dari daftar resmi Kementerian Pariwisata jika tidak mengurus izin usaha baru hingga batas waktu 1 Agustus 2026. Ancaman delist ini disampaikan setelah pihak kementerian melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha akomodasi yang terdaftar di platform pemesanan daring atau OTA.
Ancaman Delisting dan Batas Waktu
Kementerian Pariwisata memberi tenggat hingga 1 Agustus 2026 bagi pelaku usaha akomodasi yang belum memiliki izin untuk memproses izin baru. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa jika izin tidak selesai dalam waktu tersebut, pihaknya akan melakukan penghapusan atau delist dari daftar resmi mulai 1 Agustus 2026.
Widiyanti menyatakan keputusan itu merupakan bagian dari penertiban izin usaha akomodasi dan bukan langkah untuk membatasi aktivitas usaha. Ia menambahkan pihak kementerian memberi kesempatan dan mengimbau pelaku usaha untuk segera melengkapi persyaratan perizinan.
Alasan Penertiban
Kementerian mengklaim penertiban dilakukan demi penataan jangka panjang sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan. Menurut Widiyanti, regulasi perizinan perlu dipahami dan diikuti agar tata kelola akomodasi berjalan lebih tertib dan aman bagi wisatawan.
Pihak kementerian juga menekankan bahwa langkah ini bertujuan menjaga kualitas dan akuntabilitas layanan akomodasi yang dipasarkan melalui OTA. Selain itu, penertiban memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah taat administrasi.
Data Pendaftaran dan Peningkatan NIB
Kemenpar mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar dalam data OSS, yaitu naik 46,5 persen sejak 31 Maret 2025. Peningkatan paling signifikan tercatat pada klasifikasi KBLI vila, yang naik 76,4 persen.
Kementerian mengapresiasi kolaborasi dengan beberapa platform OTA yang sudah mulai menyerahkan data NIB dan KBLI untuk memudahkan verifikasi. Widiyanti mengatakan capaian tersebut menunjukkan respons positif dari pelaku usaha terhadap proses pendataan.
Sistem Verifikasi Terintegrasi
Kementerian sedang menyiapkan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) yang terintegrasi dengan data OSS. Sistem ini dirancang agar hanya akomodasi berizin yang dapat dipasarkan di platform OTA.
Target implementasi penuh sistem API tersebut adalah pada 1 Juni 2027 untuk memastikan proses verifikasi berjalan otomatis dan terstandarisasi. Dengan integrasi ini, diharapkan proses pemantauan dan pemutakhiran data izin usaha menjadi lebih cepat dan akurat.
Dampak pada Pelaku Usaha dan OTA
Jika delist dilakukan, akomodasi yang tidak berizin berisiko tidak tampil lagi pada daftar OTA sehingga berpotensi kehilangan pangsa pasar. Kementerian mengimbau pelaku usaha untuk memanfaatkan masa tenggang untuk mengurus perizinan agar tetap dapat beroperasi secara resmi.
Beberapa OTA telah mulai melakukan sosialisasi internal kepada rekan usaha mereka mengenai kewajiban NIB dan KBLI. Kemenpar juga menyatakan akan menyediakan pusat informasi terpadu dan sosialisasi agar proses perizinan lebih mudah dipahami.
Kementerian berharap penertiban ini mendorong peningkatan kualitas sektoral dan memperkuat perlindungan konsumen tanpa menghambat niat usaha yang ingin bertumbuh secara sah.
