Menteri Mukhtarudin dan Kepala Bappenas Jamin Perlindungan Pekerja Migran Indonesia!
Jakarta, Maret.id — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melaksanakan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Selasa, 26 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan membahas langkah-langkah integratif untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta meningkatkan kompetensi guna mengisi peluang kerja formal di pasar global.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Mukhtarudin didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian P2MI, termasuk Sekretaris Jenderal KP2MI, Komjen Pol. Dwiyono, dan beberapa Direktur Jenderal yang mengurusi penempatan dan pemberdayaan pekerja migran. Di sisi lain, Menteri Rachmat Pambudy juga didampingi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Maliki, dan Direktur Ketenagakerjaan, Dr. Nur Hygiawati Rahayu.
Tantangan Gap Peluang Kerja Global
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan, menurut data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, terdapat lebih dari 314.000 peluang kerja yang tersebar di sepuluh negara besar penempatan, mencakup berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Namun, hanya sekitar 24% dari total peluang yang tersedia yang berhasil terisi.
Hal ini menunjukkan adanya gap yang signifikan sebesar 76% yang masih belum terisi. “Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi kita. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi, tetapi sering kali membutuhkan kompetensi khusus yang belum sepenuhnya dimiliki oleh lulusan SMK dan perguruan tinggi di Indonesia,” tambah Mukhtarudin.
Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini, Kementerian P2MI berupaya aktif bekerjasama lintas sektoral dengan melibatkan 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas pelatihan dan vokasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembentukan Migrant Center di lingkungan pendidikan tinggi, dimana 12 perguruan tinggi telah mengesahkan pusat layanan, sementara 15 kampus lainnya tengah disiapkan untuk berpartisipasi.
Integrasi Pendidikan dan Pelatihan untuk PMI
Selain upaya di pendidikan tinggi, Kementerian P2MI juga melakukan kolaborasi dengan sekolah menengah seperti SMK dan SMA untuk mengintegrasikan materi mengenai migrasi, penguasaan bahasa, serta keterampilan global. Hal ini diterapkan sebagai muatan baru dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama yang ada.
Menteri Mukhtarudin juga menjelaskan bahwa Kementerian P2MI bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk menyiapkan jalur khusus bagi masyarakat kurang mampu agar mereka mendapatkan akses pelatihan vokasi yang memadai, sehingga bisa menembus pasar kerja global dengan lebih baik.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Pekerja Migran Nonprosedural
Di samping penguatan pendidikan dan keterampilan, Kementerian P2MI juga menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah praktik ketenagakerjaan yang tidak prosedural dalam migrasi. Monitornya ketat terhadap agen tenaga kerja yang beroperasi secara ilegal, demi melindungi hak-hak pekerja migran.
Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat semakin kuat. Upaya ini tidak hanya melindungi hak-hak PMI, tetapi juga memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan dan permintaan di pasar kerja global yang semakin kompetitif.
