Presiden Bolivia memangkas gaji 50% memanas politik dan mengguncang pasar komoditas!
Jakarta, Maret.id — Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet sebagai upaya meredakan tekanan akibat blokade nasional yang menuntut pengunduran dirinya.
Pernyataan itu disampaikan ketika negara di kawasan Andes tersebut memasuki pekan keempat aksi protes yang telah melumpuhkan aktivitas di ibu kota administratif La Paz.
Aksi yang dipimpin serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat itu memicu gangguan besar pada pasokan pangan, bahan bakar, dan layanan publik di beberapa kota besar Bolivia.
Pemotongan Gaji sebagai Langkah Politik
Paz menyatakan bahwa keputusan pemotongan gaji merupakan bagian dari “komitmen dan pengorbanan mendalam” bagi negara untuk meredam ketegangan sosial.
Sebelum pemotongan, gaji presiden tercatat sebesar 24.978 boliviano, dan setelah dikurangi 50 persen menjadi 12.489 boliviano.
Pernyataan pemotongan diumumkan hanya 24 jam setelah dialog yang sangat ditunggu antara pemerintah dan pemimpin masyarakat adat gagal mencapai kesepakatan.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menenangkan massa demonstran yang menuntut pembatalan kebijakan penghematan dan penurunan biaya hidup.
Dampak Blokade terhadap Kehidupan Publik
Sejak awal Mei, kelompok masyarakat adat, pekerja tambang, guru, dan buruh pabrik melakukan blokade jalan yang memutus rantai pasok nasional.
Akibatnya, sejumlah pasar dan rumah sakit mengalami gangguan operasional dan pasokan obat serta bahan pangan menjadi terbatas.
Gangguan distribusi bahan bakar juga memengaruhi mobilitas publik dan operasional industri, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih luas.
Pengamat mengatakan bahwa berlanjutnya blokade dapat memperpanjang krisis sosial dan ekonomi jika tidak segera ada terobosan dialog yang efektif.
Agenda Pemerintahan dan Arah Kebijakan
Paz, yang mulai menjabat pada akhir 2025, datang dengan agenda untuk membongkar kebijakan ekonomi kiri yang diterapkan oleh mantan Presiden Evo Morales dan Luis Arce selama dua dekade.
Sejak menjabat, ia mengalihkan pendekatan pemerintah ke kerja sama dengan Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta sambil perlahan menjauh dari pengaruh serikat pekerja.
Pemerintah mempertahankan bahwa pemangkasan anggaran dan pengurangan subsidi bahan bakar adalah langkah yang diperlukan untuk menstabilkan ekonomi nasional.
Namun para demonstran menilai kebijakan-kebijakan tersebut memperburuk kondisi hidup kelompok pekerja dan masyarakat miskin sehingga menuntut pembatalan langkah-langkah penghematan.
Tuduhan Politik terhadap Mantan Pemimpin
Pemerintahan Paz berulang kali menuding mantan presiden Evo Morales berada di balik gelombang protes dan memanfaatkan serikat pekerja untuk tujuan politik.
Morales, yang dilarang mengikuti pemilihan 2025, menurut pemerintah mencoba memobilisasi dukungan untuk memperkuat posisinya di panggung politik nasional.
Alegasi keterlibatan tokoh politik lama itu memperkeruh suasana dan memperpanjang kebuntuan antara pihak pemerintah dan para pemimpin demonstran.
Para pakar hukum dan politik menilai bahwa tuduhan tersebut berpotensi mempolitisasi tuntutan sosial dan menghambat proses dialog yang netral.
Pemerintah menyatakan akan terus mencari jalan dialog tetapi menegaskan komitmen pada kebijakan ekonomi yang diyakini dapat memulihkan stabilitas fiskal jangka panjang.
Sementara itu, pemimpin masyarakat adat dan serikat pekerja menuntut konsultasi yang lebih luas dan jaminan agar langkah-langkah ekonomi tidak menggugat kesejahteraan kelompok paling rentan.
