Wamendagri Ribka Tegaskan Sinergisitas dan Tata Kelola untuk Percepat Pembangunan Papua!
Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya peningkatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Novotel Jakarta Cikini pada Selasa (26/05).
Forum Dialog Kemitraan untuk Percepatan Pembangunan
Forum ini mengusung tema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif”. Kegiatan tersebut menjadi platform strategis bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan kolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyatakan bahwa pembangunan di Tanah Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional. “Kami mendapatkan perhatian penuh dari Bapak Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen untuk pembangunan Papua ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan langkah afirmatif,” ujarnya secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Strategi Pembangunan yang Terencana
Wamendagri menjelaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Perlindungan serta pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) juga menjadi hal penting dalam agenda ini. Salah satu langkah strategis dalam hal ini adalah penetapan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.
RIPPP menempatkan pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama. Hal ini dilakukan dengan menguatkan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, penguatan konektivitas wilayah dan peran masyarakat adat serta budaya lokal juga menjadi bagian dari rencana ini.
Menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif
Fokus pembangunan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat di Tanah Papua. “Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami juga mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan sesuai ketentuan peraturan,” tambah Ribka.
Dengan adanya forum ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan Papua yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi cita-cita yang harus dicapai bersama oleh semua pemangku kepentingan.
Masyarakat diharapkan tetap berperan aktif dalam pembangunan daerah mereka, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendatangkan manfaat yang nyata bagi kehidupan sehari-hari. Dengan kerjasama yang solid dan sinergi yang kuat, percepatan pembangunan di Tanah Papua diharapkan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.
