Jakarta, Maret.id — Penyaluran 1.098 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto ke seluruh Indonesia tahun ini menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliar. Kontroversi mengenai publikasi terkait kegiatan ini telah menarik perhatian beberapa kalangan, terutama terkait dengan cara penyampaian informasi oleh pemerintah.
Kritik terhadap Komunikasi Publik
Beberapa pengamat politik menilai bahwa penyampaian informasi mengenai jumlah hewan kurban seharusnya dilakukan dengan lebih sederhana. Sosok yang akrab disapa Hensa, seorang pengamat komunikasi publik, mengungkapkan bahwa penggunaan forum konferensi pers untuk mengumumkan hal tersebut dinilai berlebihan. “Ini problem dasar, pejabat negara nggak bisa bedain mana yang layak press conference, mana yang cukup siaran pers,” ungkapnya pada Rabu, 27 Mei 2026.
Hensa menjelaskan, keputusan untuk menggelar konferensi pers justru memperbesar isu yang seharusnya dapat disampaikan melalui siaran pers sederhana. “Begitu diumumkan lewat press conference, kesannya ini urusan besar, mendesak, semua orang harus tahu. Padahal cukup rilis singkat saja,” tambahnya.
Bahaya Distraksi dari Agenda Utama
Selain itu, Hensa menyoroti pentingnya sensitivitas komunikasi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, seharusnya para pejabat menyadari dampak dari setiap format penyampaian informasi yang mereka pilih. “Niatnya baik, tapi cara menyampaikannya jadi terkesan pamer. Dalam perspektif tertentu, itu bisa dianggap riya,” ujarnya, menambahkan bahwa dampak negatif dari kesalahan komunikasi justru akan kembali berimbas kepada Presiden.
“Saya khawatir kalau sampai Presiden tahu, itu justru makin runyam,” tegas Hensa, menunjukkan potensi dampak buruk dari penyampaian informasi yang salah. Ia juga mengkritik penyampaian yang kurang tepat mengenai ketidakhadiran Presiden dalam Salat Iduladha di Jakarta karena agenda ke luar negeri.
Pentingnya Penyampaian yang Tepat dalam Moment Keagamaan
Hensa berpendapat bahwa isu ketidakhadiran Presiden seharusnya bisa disampaikan dengan lebih ringkas. “Hal seperti Presiden tidak Salat Iduladha di Jakarta karena ke Perancis itu cukup disampaikan lewat siaran pers, selesai. Nggak perlu panggung besar,” jelasnya. Pemberitaan yang berlebihan justru dapat memicu polemik yang tidak perlu.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi pada momen keagamaan seperti Iduladha memiliki makna yang sangat penting, namun keputusan komunikasi yang tidak tepat dapat mengaburkan pesan utama. “Akibatnya energi publik habis di hal-hal yang sebetulnya bisa disampaikan secara sederhana. Ini bukan soal kegiatannya, tapi strategi komunikasinya yang kurang tepat,” tutup Hensa, menyoroti tantangan komunikasi negara dalam menyampaikan informasi publik.
