Jakarta, Maret.id — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menghadiri sebuah debat terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang diadakan pada Selasa, 26 Mei 2026. Debat tersebut digelar atas undangan Presiden DK PBB yang berasal dari China dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.
Dalam debat yang berlangsung, Sugiono menekankan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran PBB dan mereformasi sistem multilateralisme agar lebih relevan dengan tantangan global saat ini. Menurutnya, relevansi PBB harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terus berubah.
Perubahan Global Mendorong Reformasi PBB
Sugiono menjelaskan, PBB didirikan pada era pasca Perang Dunia Kedua ketika situasi dunia sangat berbeda dari saat ini. Setelah 80 tahun berdiri, dunia telah mengalami banyak perubahan signifikan, termasuk munculnya berbagai titik konflik baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem internasional yang ada.
“Tujuan utama dari pembentukan PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa,” ungkapnya, menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap misi ini. Sugiono juga menekankan pentingnya adanya reformasi dalam sistem multilateralisme, termasuk reformasi di Dewan Keamanan PBB, yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan serius.
Keterwakilan Global South dalam Pengambilan Keputusan
Sugiono mengkritisi rendahnya keterwakilan negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan yang terjadi di Dewan Keamanan PBB. Ia menekankan bahwa banyak kepentingan negara berkembang yang seringkali tidak terakomodasi, khususnya akibat mekanisme veto yang sering digunakan.
terdapat banyak concern yang justru di-veto di Dewan Keamanan, dan hal ini perlu mendapatkan representasi yang lebih baik. “Indonesia bersama sejumlah negara lain tidak ingin PBB kehilangan relevansinya di tengah dinamika global,” papar Sugiono.
Mendorong Kerja Sama Multilateral
Dalam konteks ini, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembaruan yang diperlukan dalam sistem internasional. Dukungan terhadap reformasi tidak hanya akan memperbaiki legitimasi Dewan Keamanan PBB tetapi juga memastikan suara negara-negara berkembang dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
Aspek lain yang ditekankan oleh Sugiono adalah pentingnya menjalin kerja sama multilateral sebagai cara untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “Kami percaya bahwa inklusivitas dan kerja sama internasional sangat penting untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia,” ungkapnya.
Dengan demikian, pertemuan ini mencerminkan upaya Indonesia dan negara-negara lainnya dalam memperkuat sistem PBB yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika global saat ini. Sugiono berharap hasil dari debat ini dapat menjadi langkah awal menuju reformasi yang benar-benar mencerminkan kebutuhan negara-negara di seluruh dunia dan menjaga relevansi PBB di masa depan.
