Jakarta, Maret.id — Pemerintah Mesir dan Yaman secara tegas menolak segala bentuk internasionalisasi dan militerisasi di perairan Laut Merah dan Teluk Aden demi menjaga stabilitas serta kedaulatan kawasan tersebut.
Kesepakatan Dalam Pertemuan Bilateral
Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Yaman Shaya Mohsen al-Zindani berlangsung di Kairo pada Minggu, 24 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat bahwa pengaturan keamanan maritim harus menjadi domain negara-negara pesisir dan tidak menjadi arena intervensi pihak luar.
Penolakan terhadap Keterlibatan Negara Nonpesisir
Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan penolakan keras atas keterlibatan negara nonpesisir dalam tata kelola keamanan jalur pelayaran internasional yang melintasi kawasan tersebut.
Menurut pernyataan resmi, perlindungan dan pengelolaan rute laut itu seharusnya menjadi hak eksklusif negara-negara Arab dan Afrika yang berbatasan langsung dengan Laut Merah dan Teluk Aden.
Pendekatan Keamanan yang Lebih Komprehensif
Kedua delegasi menyoroti bahwa stabilitas di kawasan tidak cukup dilihat dari sudut pandang militer semata.
Mereka menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan prioritas pembangunan serta kepentingan ekonomi negara-negara pesisir.
Abdelatty mendorong percepatan pengaktifan mekanisme kerja di bawah Dewan Negara-Negara Arab dan Afrika yang Berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden.
Langkah tersebut dianggap krusial untuk memperkuat koordinasi internal antarnegara anggota dan menjamin respons yang terkoordinasi terhadap tantangan keamanan maritim.
Pertemuan juga menegaskan kembali komitmen Mesir terhadap upaya penyelesaian krisis di Yaman.
Mesir menyatakan dukungan penuh untuk persatuan, kedaulatan wilayah, serta legitimasi pemerintahan Yaman demi mewujudkan stabilitas bagi rakyatnya.
Pembahasan tidak terbatas pada isu regional semata, melainkan juga menyinggung dinamika geopolitik yang lebih luas.
Kedua delegasi mencatat perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dan berharap diplomasi tersebut dapat meredam ketegangan di Timur Tengah.
Para pejabat Mesir berharap bahwa proses diplomasi internasional akan menghasilkan kesepakatan yang mencegah eskalasi konflik lebih luas.
Harapan itu disampaikan dengan pertimbangan bahwa stabilitas regional berdampak langsung pada keamanan pelayaran dan ekonomi negara-negara pesisir.
Dalam catatan pertemuan, kedua negara menekankan perlunya solusi yang mengedepankan dialog antarnegara pesisir.
Mereka juga sepakat untuk meningkatkan pertukaran intelijen sipil dan bekerja sama dalam pemulihan ekonomi kawasan yang terdampak ketidakstabilan.
Kunjungan delegasi Yaman dipandang sebagai sinyal penguatan hubungan bilateral yang berfokus pada isu-isu praktis.
Agenda ke depan mencakup pembentukan forum kerja teknis dan penyusunan peta jalan bersama untuk keamanan maritim dan pembangunan pesisir.
Para pengamat menilai bahwa inisiatif koordinasi regional berpotensi mereduksi ruang gerak aktor eksternal di kawasan strategis.
Namun implementasi mekanisme yang disepakati akan membutuhkan komitmen politik dan sumber daya yang konsisten dari negara-negara anggota.
Kesimpulannya, pertemuan di Kairo menempatkan penolakan internasionalisasi sebagai titik sentral strategi kawasan.
Langkah-langkah berikutnya diperkirakan melibatkan tahapan diplomasi, penyusunan mekanisme teknis, dan upaya memperkuat kapasitas negara-negara pesisir dalam menjaga keamanan laut.
