Jakarta, Maret.id — Ketika pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketua umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, akrab disapa Gus Lilur, memberikan dukungannya. Menurutnya, program ini sangat penting untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh tanah air.
Potensi Strategis Program MBG
Gus Lilur mengungkapkan bahwa Program MBG memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya di lapangan harus tetap transparan dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.
Ia menyoroti beberapa permasalahan yang sering muncul, seperti dugaan pemotongan anggaran makanan, lemahnya pengawasan terhadap dapur, serta insiden keracunan makanan di sejumlah daerah. “Permasalahan ini bukan disebabkan oleh program MBG itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana program tersebut dilaksanakan di lapangan,” jelasnya.
Pentingnya Standar Kebersihan dan Pengawasan
Gus Lilur menegaskan bahwa pengelolaan dapur untuk Program MBG harus mengedepankan standar kebersihan serta pengawasan gizi yang ketat. Ia berharap adanya tata kelola anggaran yang disiplin untuk menjaga kualitas makanan yang akan disajikan kepada anak-anak.
Menurutnya, pengelola dapur dan pihak terkait tidak seharusnya mengurangi nilai makanan yang menjadi hak anak-anak. “Jika ada pemotongan anggaran untuk makanan, maka yang akan dirugikan adalah anak-anak. Hal ini harus dihentikan agar makanan yang mereka terima tetap berkualitas,” tegasnya.
Usul Pengelolaan Dapur Berbasis Sekolah
Gus Lilur juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat pengelolaan dapur berbasis sekolah ataupun melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Model ini dianggap dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus mempermudah proses pengawasan.
Ia menjelaskan bahwa melibatkan sekolah, komite sekolah, guru, orang tua, puskesmas, dan ahli gizi dapat memastikan makanan yang diberikan layak konsumsi. “Dengan dapur yang ada di sekolah, pengawasan akan lebih mudah dan makanan dapat lebih segar diterima oleh anak-anak,” jelasnya.
Gus Lilur berharap bahwa Program MBG akan terus dijaga sebagai program sosial yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bukan sekadar proyek bisnis. “MBG pasti akan dicintai oleh rakyat jika pelaksanaannya bersih dan anggaran makanan untuk anak-anak benar-benar utuh hingga sampai ke piring mereka,” imbuhnya.
Perubahan Distribusi oleh BGN
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengubah pola distribusi Program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari dalam sepekan. Perubahan ini dilakukan untuk efisiensi anggaran. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjamin bahwa meskipun terjadi perubahan, kualitas layanan dan pemenuhan gizi peserta didik tidak akan berkurang.
“Kita mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG dari enam hari menjadi lima hari,” ujar Sony dalam keterangan persnya.
Dengan kebijakan baru ini, distribusi MBG akan dilakukan saat siswa berada di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. “Konsepnya adalah MBG diberikan pada hari-hari sekolah. Jadi, jika siswa libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka mereka tidak akan menerima MBG,” jelas Sony.
Dia menambahkan bahwa perubahan tersebut diharapkan dapat menjadikan Program MBG lebih efektif dan tepat sasaran. Sony juga menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan berdampak pada pengurangan nilai bantuan maupun kualitas layanan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
