Jakarta, Maret.id — Komisi I DPR Republik Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dilibatkan dalam penanganan aksi kriminal begal apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memerlukan dukungan tambahan. Hal ini untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta.
Perlunya Dukungan TNI untuk Keamanan Publik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengungkapkan bahwa pelibatan TNI harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam berbagai pernyataannya, Dave menekankan pentingnya kehadiran negara yang nyata untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Yang paling penting bagi masyarakat saat ini adalah kehadiran negara yang nyata,” ujar Dave dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, pada Kamis (28/05/2026). Ia menegaskan bahwa keamanan dan rasa aman merupakan hal yang tidak bisa ditawar demi kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
Tugas Utama TNI dan Polri
Dalam konteks keamanan, Dave menjelaskan bahwa TNI pada prinsipnya memiliki tanggung jawab utama dalam pertahanan negara, sementara penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kewenangan Polri. “Oleh karena itu, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa aparat, baik TNI maupun Polri, harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, dan memastikan ruang publik tetap aman. “Kami mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Operasi Militer Selain Perang
Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam memberantas aksi begal di Jakarta merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Pada prinsipnya, tugas utama penegakan hukum tetap berada pada Polri. Namun dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan Polri,” ungkapnya dalam press briefing, Selasa (26/05/2026).
Pernyataan Rico disampaikan menyusul keputusan Kodam Jaya untuk mengerahkan batalyon tempur guna membantu Polri dalam menangani aksi begal di wilayah Jakarta. Tindakan ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan.
Melihat dinamika yang ada, pelibatan TNI dalam isu keamanan seperti penanganan begal menimbulkan berbagai pandangan. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan koridor hukum dan tanggung jawab masing-masing institusi. Keberhasilan koordinasi antara TNI dan Polri akan sangat mempengaruhi hasil akhir dalam rangka menciptakan keamanan di tengah-tengah masyarakat.
Peningkatan tindakan kepolisian yang didukung oleh TNI ini diharapkan dapat memberikan dampak negatif terhadap aksi kejahatan jalanan seperti begal, yang belakangan ini telah mengganggu ketenteraman publik. Masyarakat pun diharapkan mendapatkan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kedua institusi ini dalam menjaga keamanan di Jakarta.
Dengan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik, pemerintah berharap kolaborasi antara TNI dan Polri dapat menjadi solusi dalam menangani permasalahan kriminal seperti begal, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan aman.
