Jakarta, Maret.id — Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang diduga nakal dalam penyelenggaraan haji, yang menyebabkan sejumlah jemaah tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Beberapa jemaah dilaporkan terpaksa tidur di luar tenda, yang menunjukkan adanya masalah dalam manajemen pelaksanaan haji tahun ini.
Seruan untuk Sanksi Tegas
Rieke menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran yang terjadi. “Saya yakin Pemerintah tidak akan ragu untuk #sikatMafiaHaji tanpa pandang bulu. Bismillah Allah buka kebenaran dan siapapun dan apapun kedzoliman,” katanya dalam keterangan pers resmi yang dirilis pada 29 Mei 2026.
Rieke juga mengapresiasi kerja Kementerian Haji dan Umrah serta seluruh petugas yang bertugas di lapangan. Meski demikian, ia menyayangkan adanya oknum yang bertindak tidak amanah dan merugikan jemaah. “Yang tidak amanah kita doakan Allah buka kelakuan tak berperikemanusian yang tidak adil dan tidak beradab,” tambahnya.
Peningkatan Pelayanan Jemaah
Rieke menyatakan kebanggaannya atas pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang diyakini telah memberikan pelayanan yang maksimal bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, meskipun banyak perbaikan yang harus dilakukan, seperti kondisi tenda dan fasilitas lainnya, namun keberadaan kementerian khusus ini adalah langkah positif.
“Kami bangga akhirnya diputuskan ada kementerian khusus yang menangani haji dan umrah. Berdasarkan UU 14/2025, Indonesia memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Haji 2026 adalah haji pertama yang penyelenggaraannya dilayani oleh kementerian ini,” ujarnya. Rieke juga menegaskan bahwa pemerintah dan DPR RI kini bekerja sama untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya dianggap “berantakan”.
Indikasi Penyimpangan Dana
Di sisi lain, Rieke menyoroti adanya indikasi penyimpangan dana yang merugikan jemaah haji. Ia mengatakan bahwa masih terdapat oknum yang “nekat” mempermainkan uang haji rakyat, sehingga mengakibatkan beberapa jemaah tidak mendapatkan hak mereka. “Akibatnya, masih ada jemaah haji Indonesia yang tidak mendapatkan tenda atau fasilitas yang sesuai dengan yang seharusnya,” pungkasnya.
Sikap tegas Rieke ini menunjukkan komitmennya untuk menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan haji, mengingat pentingnya hak-hak jemaah yang harus dilindungi. Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola haji.
