Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, memberikan penilaian positif atas pengungkapan data terbaru yang melibatkan praktik oligarki di Indonesia. Ia menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik yang selama ini terduga memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Pernyataan Tegas Presiden Prabowo
Hari Purwanto mengatakan, “Pengumuman 10 perusahaan yang diduga melakukan underinvoicing ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo serius melawan oligarki,” saat diwawancarai pada Jumat, 29 Mei 2026. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Harapan Terhadap Aparat Penegak Hukum
Hari menambahkan bahwa pernyataan dari Purbaya, seorang pejabat pemerintah, juga dapat dimaknai sebagai sinyal atau perintah bagi aparat penegak hukum untuk bertindak proaktif dalam mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Ia mengharapkan agar Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan keberanian dan independensi dalam menangani kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar.
“Perlawanan terhadap oligarki sudah disampaikan secara terbuka oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya sekarang, mampukah APH mengusut kasus besar yang melibatkan oligarki? Peran APH sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum,” ujarnya dengan tegas.
Pentingnya Tindakan Tegas oleh Hukum
Selain itu, Hari juga mengingatkan pentingnya aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan lain yang bisa menghambat proses penegakan hukum. Kemandirian serta keberanian dalam mengusut kasus-kasus ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada publik bahwa hukum dapat dijalankan tanpa pandang bulu.
Seiring berkembangnya isu oligarki di Indonesia, perhatian masyarakat terhadap kemampuan institusi hukum semakin meningkat. Masyarakat berharap agar langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan hasil yang nyata dalam menanggulangi praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
