Jakarta, Maret.id — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengungkapkan perkembangan terkini mengenai proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II. Hingga 25 Mei 2026, progres fisik di 93 lokasi tersebut telah mencapai 62,63 persen, sementara realisasi keuangan berada di angka 41,76 persen.
Target Penyelesaian Pembangunan
Dody mengingatkan, “Setelah dilakukan pengecekan terhadap kesiapan lahan dan persyaratan lainnya, Insyaallah target kami adalah penyelesaian pada Juni 2026. Kami berupaya agar semua 93 titik dapat berfungsi sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2026.” Namun, ia juga mencatat adanya kendala terkait arus kas yang dihadapi oleh beberapa kontraktor yang terlibat dalam proyek ini.
Dalam upaya mendukung kelancaran finansial, Kementerian PUPR tengah berkoordinasi dengan Danantara dan bank-bank di Himbara untuk membantu pembiayaan proyek. “Bagi penyedia jasa yang mengalami masalah cash flow, kami sudah bekerja sama dengan Danantara untuk memfasilitasi bantuan dari perbankan Himbara,” jelas Dody.
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Sebagai langkah konkret untuk mengejar target penyelesaian, Kementerian PUPR membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini termasuk penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja tiga shift, serta inovasi dalam metode konstruksi dan penguatan koordinasi lintas sektor. “Hingga saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap tenaga kerja sebanyak 71.579 orang,” tambahnya.
Di samping itu, pemerintah juga mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap III. Saat ini, tujuh lokasi tahap IIIA telah memasuki proses lelang, sementara 11 lokasi tahap IIIB sedang dalam tahap persiapan lelang. Namun, 89 lokasi tahap IIIC masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan kesiapan proyek.
Penyelesaian Masalah Lahan dan Perizinan
Dody berharap agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan lahan dan perizinan di 89 lokasi tahap IIIC segera teratasi. “Kami memohon agar kriteria kesiapan dan masalah lahan, seperti status kepemilikan, pematangan lahan, serta AMDAL, dapat segera diselesaikan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Upaya ini dijembatani oleh Kantor Staf Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, agar proses lelang untuk proyek-proyek tersebut dapat dipercepat. Dengan sinergi yang baik antara semua pihak, Dody meyakini bahwa target pembangunan serta peningkatan infrastruktur pendidikan dapat tercapai.
