Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa tercapainya perjanjian perdamaian final bergantung pada dihentikannya pendekatan maksimalis serta posisi Amerika Serikat yang berubah-ubah dan kontradiktif. Pernyataan itu disampaikan Araghchi melalui keterangan resmi yang dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.
Araghchi, menurut kementerian, berbicara via telepon dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi untuk membahas sejumlah isu bilateral dan kawasan. Dalam percakapan itu, Araghchi menegaskan bahwa Iran akan terus mempertahankan hak-hak yang menurutnya tidak dapat dicabut serta kepentingan nasional yang sah.
Isi Percakapan dan Tegas Iran
Araghchi mengecam retorika ancaman yang ia klaim datang dari pihak Amerika Serikat terhadap Oman. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah “bertanggung jawab” yang diambil oleh Iran bersama Oman dalam pengelolaan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz didasarkan pada hukum internasional dan sejalan dengan kepentingan masyarakat internasional.
Kedua pejabat, menurut keterangan resmi, menyoroti pentingnya stabilitas maritim dan kebebasan navigasi bagi perekonomian global. Mereka juga menegaskan komitmen untuk berkoordinasi dalam mengelola keselamatan pelayaran di perairan yang strategis tersebut.
Reaksi Terhadap Pernyataan Internasional
Percakapan via telepon tersebut berlangsung dua hari setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan mengenai kontrol atas Selat Hormuz yang menuai reaksi regional. Pernyataan mantan presiden itu telah memicu peringatan dari berbagai pihak di kawasan tentang eskalasi retorika yang berpeluang meningkatkan ketegangan.
Di sisi lain, sejumlah pejabat di Washington memperingatkan kemungkinan tindakan keras, termasuk opsi sanksi, jika negara-negara dinilai membantu langkah-langkah yang dipandang mengancam kebebasan navigasi internasional. Peringatan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa perselisihan atas pengaturan pelayaran dapat berdampak pada rute perdagangan utama dunia.
Penguatan Kontrol Iran dan Klaim Balasan
Iran, menurut pernyataan resmi yang dirilis kementerian, memperketat kendali atas Selat Hormuz sejak 28 Februari dengan melarang pelayaran aman bagi kapal-kapal yang dimiliki atau berafiliasi dengan Israel serta pihak-pihak yang dianggap bermusuhan. Langkah itu, kata Iran, diambil menyusul serangkaian insiden yang diklaim melibatkan serangan terhadap wilayah Iran, dan langkah tersebut adalah bagian dari upaya mempertahankan keamanan nasional.
Pemerintah Oman, sebagaimana disebut dalam komunikasi, diminta memainkan peran menjaga stabilitas maritim tanpa terjebak dalam konfrontasi yang dapat menimbulkan risiko bagi pelayaran sipil. Para analis menilai koordinasi bilateral seperti ini penting untuk mencegah akselerasi konflik di jalur laut strategis.
Potensi Dampak dan Implikasi Regional
Para pengamat mengatakan peningkatan retorika dan langkah-langkah kontrol di Selat Hormuz berpotensi menimbulkan gangguan alur perdagangan minyak dan barang global jika tidak ditangani melalui saluran diplomatik. Negara-negara yang bergantung pada rute tersebut akan mengawasi perkembangan dan mendorong dialog untuk meredam ketegangan.
Agar situasi tidak meluas, para diplomat menekankan perlunya mekanisme komunikasi yang jelas antarnegara di kawasan serta keterlibatan organisasi internasional terkait kebebasan navigasi. Masyarakat internasional, menurut para pakar, berkepentingan menjaga aturan hukum laut dan menghindari eskalasi yang dapat berdampak luas bagi ekonomi global.
