PDIP Desak Hentikan Rencana Bahasa Prancis di Sekolah: Bahasanya Jangan Wajib Setiap Bertemu Pemimpin!
Jakarta, Maret.id — PDI Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan agar semua sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis. Pernyataan ini muncul menyusul kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa waktu lalu.
Pentingnya Kajian Mendalam
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menekankan bahwa pengajaran bahasa asing di lembaga pendidikan harus ditelaah dengan serius. Dia mengingatkan agar tidak terburu-buru menjadikan bahasa Prancis sebagai kurikulum wajib hanya karena adanya kunjungan resmi ke negara tersebut. “Kalau soal pilihan bahasa, saya kira biar kurikulum sekolah yang menentukan,” katanya dalam konferensi pers pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Andreas juga mengakui bahwa bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang penting. Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan pengajaran bahasa tersebut sebaiknya tidak diterapkan secara nasional. “Saya rasa jika ada sekolah yang memberikan kesempatan untuk belajar bahasa Prancis, itu bisa saja. Tapi yang paling penting adalah memperkuat penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,” jelasnya.
Bahasa sebagai Opsi, Bukan Kewajiban
Andreas menilai perintah Presiden tersebut lebih merupakan tindakan diplomatik dibandingkan langkah yang perlu diikuti seluruh sekolah di Indonesia. Dia berpendapat bahwa jika sekolah memiliki sumber daya, pengajaran bahasa Prancis sebagai pilihan bisa diterima. “Silakan kalau ingin mengajarkan bahasa Prancis, tetapi itu harus menjadi kurikulum tambahan,” tambahnya.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP lainnya. Djarot mengatakan bahwa kewajiban pendidikan bahasa asing di setiap tingkatan tidak dapat diputuskan secara sembarangan hanya berdasarkan kunjungan presiden ke negara tertentu. “Tentu kita menghargai pentingnya bahasa Prancis, tetapi untuk mewajibkan tidak bisa langsung seperti itu,” ungkap Djarot.
Contoh Lain dalam Konteks Global
Djarot memberikan ilustrasi yang lebih lanjut, dengan menyebutkan kemungkinan situasi di mana presiden berkunjung ke negara-negara lain, seperti negara-negara di Afrika, dan mengharuskan pembelajaran bahasa mereka. “Seandainya presiden berkunjung ke Afrika, apakah lalu kita harus belajar bahasa Afrika? Tentu saja ini bukan pendekatan yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Andreas dan Djarot sepakat bahwa penting untuk memperkaya pilihan bahasa lainnya bagi siswa, seperti bahasa Mandarin atau Jepang, sebagai bagian dari pengayaan kurikulum di sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengatur pendidikan bahasa sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.
Dengan berbagai pendapat yang muncul, tampaknya wacana ini akan terus menjadi perdebatan hangat di kalangan pendidik dan stakeholders pendidikan di Indonesia. Diharapkan, keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.
