Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengklarifikasi rumor yang beredar mengenai Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana bagi Presiden untuk melakukan kunjungan ke negara lain setelah mengunjungi Prancis.
Penegasan tentang Kunjungan ke Prancis
Qodari menyampaikan pernyataan ini di Wisma Danantara, pada Minggu, 31 Mei 2026. Ia menyatakan bahwa pihaknya memastikan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis adalah satu-satunya jadwal resmi yang telah diumumkan.
“Kunjungan ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, pada tanggal 22 April 2026,” ungkap Qodari. Ia menambahkan bahwa segala rencana terkait perjalanan ke luar negeri oleh Presiden harus diungkapkan secara resmi oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Tanggapan atas Rumor Kunjungan ke Italia
Sebagaimana dijelaskan oleh Qodari, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebutkan bahwa Prabowo akan melakukan kunjungan ke Italia. Ia menegaskan, “Jadi, sekali lagi, tidak ada agenda tambahan ke Italia setelah kunjungan ke Prancis.”
Qodari juga mengingatkan bahwa setiap rencana perjalanan ke negara lain oleh presiden akan disampaikan secara resmi jika memang ada. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akurasi informasi kepada publik.
Pernyataan Juru Bicara Partai Gerindra
Sementara itu, Sugiat Santoso, juru bicara Partai Gerindra, memberikan keterangan berbeda. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo berencana mengunjungi Austria dan Hungaria setelah dari Prancis. Menurutnya, kedua negara tersebut memiliki posisi strategis yang penting bagi kepentingan Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa kekuatan militer dan teknologi Prancis merupakan aset berharga yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan finansial, melainkan juga pada kesepakatan strategis yang kuat. “Kunjungan ini diharapkan dapat membawa manfaat yang signifikan bagi hubungan bilateral Indonesia dengan ketiga negara,” tambah Santoso.
Sebagai penutup, Qodari mengingatkan bahwa setiap perubahan atau tambahan rencana perjalanan kenegaraan akan diumumkan oleh pemerintah. Hal ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat.
Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat diharapkan tetap mengikuti berita resmi dari pemerintah mengenai agenda presiden dan hubungan luar negeri.
