Jakarta, Maret.id — Sidang perdana perkara nomor 335/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibuka, di mana pihak juri dan pembawa acara (MC) menjadi pihak yang berperkara. Penggugat dalam kasus ini adalah David Tobing, sementara tergugat terdiri dari Ahmad Muzani selaku Ketua MPR, Dyasita Widya Budi, Indri Wahyuni, dan Shindy Luthfiana.
Pertimbangan Hukum dalam Sidang
Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, menegaskan perlunya hakim mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh MPR RI dalam menyelesaikan polemik ini. Menurutnya, pendekatan damai antara para pihak yang merasa dirugikan akibat keteledoran juri sebaiknya diutamakan.
Firman juga menambahkan bahwa jika perkara ini berlanjut, hakim harus mempertimbangkan adanya perdamaian yang telah dicapai oleh masing-masing pihak. “Namun jika perkara ini sampai pada tahap pengadilan, sikap yang tepat adalah mempertimbangkan keberuntungan dan kontribusi dari masing-masing pihak,” ujar Firman saat dihubungi di Jakarta, pada Minggu, 31 Mei 2026.
Peluang Gugatan Diterima
Meski demikian, Firman memperkirakan majelis hakim mungkin akan mempertimbangkan untuk mengabulkan salah satu gugatan dari penggugat, yakni menuntut Ahmad Muzani untuk memberhentikan Dyasita Widya Budi dan Indri Wahyuni secara tidak hormat. Ia menegaskan bahwa juri yang terlibat dalam perselisihan ini seharusnya dikenakan sanksi, yang bisa mencakup peniadaan keikutsertaan mereka dalam kegiatan serupa sebagai bentuk sanksi sosial.
Di sisi lain, Firman yang juga merupakan Managing Partner di firma hukum Firmansyah Yasin & Partners (FYP Law Firm) mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan penggugat yang melibatkan MC LCC MPR dalam perkara ini. “Saya merasa kurang sepakat dan berlebihan karena apa pun yang disampaikan oleh MC tidak mempengaruhi hasil perlombaan,” tuturnya.
Implikasi Hukum dan Konstitusi
Firman menilai bahwa langkah membawa perkara ini ke pengadilan adalah tindakan yang wajar, termasuk menyertakan nama Ahmad Muzani sebagai pihak tergugat. “Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah hak konstitusi setiap orang dalam memanfaatkan fitur hukum yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa menarik nama Ahmad Muzani dalam gugatan adalah suatu langkah yang dapat dipahami, dengan catatan kapasitasnya sebagai lembaga penyelenggara, bukan sebagai pribadi. “Tentunya, kapasitasnya dalam hal ini adalah sebagai Ketua MPR yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut,” tutup Firman.
