Jakarta, Maret.id — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, John Wempi Wetipo, menegaskan bahwa besarnya dana yang dikucurkan untuk program Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak akan memberikan dampak berarti jika tidak disertai dengan evaluasi yang komprehensif terhadap penyelenggaraan Otsus selama ini. Dia mencatat, “Dua puluh lima tahun Otsus berjalan. Ada yang sudah baik, infrastruktur berkembang, dan akses mulai terbuka. Tapi kita juga harus jujur, masih banyak yang belum menyentuh rakyat secara langsung.”
Evaluasi Menjadi Kunci Peningkatan
Wempi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Wakil Menteri Dalam Negeri, menekankan bahwa evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa program Otsus ke depan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Berdasarkan data, Otsus Papua telah diterapkan sejak tahun 2001, dengan penyerapan dana mencapai ratusan triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurut berbagai kajian, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah dana yang dicurahkan.
Masalah Ketimpangan dan Kualitas SDM
Berbagai tantangan masih menghantui pelaksanaan Otsus. Ketimpangan antara daerah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi temuan yang berulang setiap tahunnya. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bahkan mencatat bahwa esensi Otsus, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen akselerasi pembangunan, sering terjebak dalam masalah intransparansi dan struktural.
Realita di Lapangan
Di tingkat lapangan, masih banyak wilayah pedalaman dan pegunungan Papua yang menghadapi tantangan serius terkait akses transportasi, fasilitas kesehatan dasar, dan pendidikan. “Saya pernah jadi bupati di Jayawijaya. Saya tahu betul kondisi di lapangan, mana yang sudah berubah, mana yang masih jalan di tempat,” ungkap Wempi, menggarisbawahi pentingnya pemahaman akan kondisi nyata di daerah.
Mengalir ke Orang Asli Papua
Wempi menekankan bahwa masalah utama bukan hanya terletak pada besaran anggaran, melainkan pada tata kelola dan ketepatan sasaran penggunaan dana. Dia menyoroti perlunya agar dana Otsus benar-benar mengalir kepada Orang Asli Papua (OAP) dan tidak tersedot ke pos-pos yang tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat. Peningkatan sistem manajemen dan pengawasan yang lebih baik diharapkan dapat membantu mencapai tujuan Otsus yang sesungguhnya.
