Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu. Kebijakan ini diambil agar nilai ekonomi dari kekayaan alam Indonesia dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Menurut Presiden, selama ini harga berbagai komoditas strategis Indonesia masih dipengaruhi oleh pihak luar. Ia menekankan bahwa sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam juga mengalir ke luar negeri.
Kebijakan Satu Pintu untuk Ekspor
“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” kata Presiden dalam pidatonya saat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.
Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi. “Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” tambahnya.
Pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia
Kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk memperkuat pengawasan ekspor serta mencegah praktik manipulasi perdagangan. Selain itu, kebijakan itu juga bertujuan untuk menekan pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.
Komoditas yang Terpengaruh dan Hilirisasi Industri
Melalui aturan baru tersebut, sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy akan diwajibkan untuk diekspor melalui DSI. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat hilirisasi industri agar manfaat ekonomi dari sumber daya alam semakin dirasakan oleh masyarakat.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia bukan sekadar komoditas ekonomi yang diperdagangkan. Ia menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan amanah yang harus dikelola demi kemakmuran rakyat.
Presiden juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya boleh menghasilkan angka statistik. “Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Melalui penegasan ini, Presiden berharap agar berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan yang dihadapi bangsa, serta membawa kemajuan yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan negeri.
