Roy Suryo dan Tifa CS Disidang Atas Tudingan Ijazah Palsu, Kuasa Hukum Jokowi Berikan Pernyataan Kunci!
Jakarta, Maret.id — Pada Rabu, 3 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, merespons langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengonfirmasi bahwa berkas perkara kasus tuduhan ijazah palsu telah lengkap atau P21. Dengan status ini, perkara tersebut akan segera memasuki fase persidangan.
Kuasa Hukum Siap Menghadapi Persidangan
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi proses hukum yang akan berlangsung di pengadilan. Ia menegaskan bahwa persidangan akan menjadi forum yang tepat untuk menguji berbagai tudingan yang selama ini beredar di ruang publik mengenai keaslian ijazah kliennya.
“Dengan P-21, perkara segera disidangkan dan nantinya akan diperoleh kepastian terkait ijazah Pak Jokowi yang selama ini dinarasikan sebagai palsu. Padahal, Pak Jokowi memperolehnya secara sah dari Universitas Gadjah Mada setelah menyelesaikan perkuliahannya dengan tuntas,” ungkap Rivai kepada awak media.
Harapan Memulihkan Nama Baik
Proses persidangan diharapkan dapat memulihkan nama baik Joko Widodo serta institusi yang selama ini ikut terseret dalam polemik mengenai ijazah palsu tersebut. Beberapa lembaga yang disebutkan antara lain Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum, KPUD, dan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Rivai menambahkan bahwa sidang akan menjadi sarana untuk mengungkap fakta secara objektif dan menghindari beragam persepsi yang berkembang di masyarakat. “Selama ini publik disuguhkan dengan kebohongan dan hoaks, sehingga diperlukan forum hukum yang dapat mengoreksinya dengan menyuguhkan kebenaran,” ujarnya.
Proses Hukum yang Terbuka untuk Publik
Masyarakat diharapkan dapat mengikuti proses pembuktian secara terbuka dan mendengarkan argumen dari semua pihak yang terlibat. “Melalui persidangan ini, publik bisa mengikuti proses pembuktiannya dengan mendengar argumentasi secara berimbang. Tentu akan ada banyak pelajaran yang dapat dipetik, baik dari segi kehidupan berdemokrasi, penegakan hukum, maupun cara berpolitik yang beradab,” tambah Rivai.
Dari pernyataannya, dapat terlihat bahwa tim kuasa hukum Jokowi berkomitmen untuk membawa kasus ini dengan semangat transparansi dan keadilan. Dengan tes parlemen ini, harapannya adalah untuk membersihkan nama baik tokoh publik dan institusi yang telah dihimpit oleh tuduhan yang tidak berdasar.
