Jakarta, Maret.id — Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), resmi mengenakan rompi pink khas tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu, 3 Juni 2026. Sebelumnya, Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya.
Dadan terlihat diborgol dan dikawal oleh petugas saat digiring masuk ke mobil. Keputusan pemecatan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menyampaikan bahwa pergantian pimpinan BGN melibatkan Dadan Hindayana sebagai Kepala dan dua wakilnya.
Penggantian Pimpinan di BGN
Dalam pengumuman resmi tersebut, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk mengganti pimpinan di BGN. Pejabat baru yang diangkat sebagai Kepala BGN adalah Nanik S. Deyang. Wakil Kepala BGN yang baru, Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono, juga diumumkan dalam kesempatan yang sama.
“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Dadan Hindayana dan para wakilnya atas dedikasi dan kerja keras mereka selama bertugas.
Langkah Hukum Terhadap Dadan Hindayana
Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatannya bertepatan dengan langkah hukum yang diambil oleh Kejagung. Sebelumnya, rumor mengenai investigasi terhadap BGN mencuat, terutama terkait dengan penggunaan dana dan program gizi nasional.
Dadan Hindayana dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang mendorong Kejagung untuk melakukan penggeledahan di kantor BGN. Kejagung mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya.
Tanggapan Publik dan Kontroversi
Keputusan Presiden Prabowo ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak yang mendukung langkah tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki pengelolaan gizi nasional dan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Namun, ada pula yang mempertanyakan alasan di balik pencopotan ini. Apakah itu semata-mata terkait praktik hukum atau terdapat faktor politik di dalamnya? Kontroversi ini diharapkan akan terjawab seiring dengan berjalannya proses hukum yang saat ini sedang berlangsung.
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, perubahan di BGN tentunya akan menjadi sorotan bagi banyak pihak. Keberlanjutan program-program yang diinisiasi BGN dan dukungan terhadap kebijakan gizi nasional ke depan sangat diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya pergantian pimpinan dan langkah hukum yang dinamis ini, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat kembali fokus pada misinya untuk memastikan kesehatan masyarakat melalui peningkatan status gizi yang lebih baik.
