DPR Mendesak KSP Segera Perkuat Verifikasi Lapangan Program Prioritas Pemerintah!
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, dan verifikasi lapangan terkait pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XIII DPR RI yang berlangsung pada Rabu, 3 Mei 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kepentingan Monitoring yang Mendalam
Yanuar menekankan bahwa Kepala Staf Presiden memiliki posisi krusial sebagai perwakilan Presiden dalam menilai realitas di lapangan. “KSP seharusnya tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga harus melakukan verifikasi langsung terhadap program-program pemerintah,” ujarnya, menegaskan pentingnya pemantauan yang akurat.
Ia menambahkan bahwa Presiden telah memberikan arah kebijakan yang jelas melalui sejumlah program strategis nasional. Namun, efektivitas program tersebut perlu diawasi secara berkelanjutan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan informasi yang objektif dan berbasis fakta, proses pengambilan keputusan serta penyempurnaan kebijakan diharapkan dapat dilakukan lebih tepat.
Pentingnya Akses Publik terhadap Program Pemerintah
Yanuar juga menyoroti beberapa program prioritas nasional seperti Program Tiga Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa selain memperhatikan capaian target, penting bagi pemerintah untuk memastikan program-program ini dapat diakses oleh masyarakat dan berjalan dengan efektif di lapangan.
“Kita semua harus mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat. Yang terpenting adalah memastikan implementasinya berjalan baik, mengatasi hambatan yang ada di lapangan, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya dengan tegas.
Dialog dan Kunjungan ke Daerah
Lebih lanjut, Yanuar mengajak KSP untuk meningkatkan intensitas kunjungan ke daerah, berdialog dengan masyarakat, serta melakukan pemantauan langsung. Upaya ini bertujuan untuk memastikan adanya kesesuaian antara laporan yang diterima pemerintah pusat dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Dengan menguatkan fungsi monitoring dan evaluasi, KSP diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. “Presiden telah memberikan arahan yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal agar tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tercapai dengan baik,” tutup Yanuar.
