Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Ru’yat, menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional. Program ini memiliki cakupan penerima manfaat yang sangat luas dan didukung oleh anggaran yang signifikan, sehingga memerlukan fondasi kelembagaan yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.
Pentingnya Penguatan Kelembagaan
Ru’yat mengungkapkan, “Pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar.” Namun, yang lebih penting adalah bagaimana penguatan kelembagaan, tata kelola, dan sistem operasional BGN harus terus berjalan agar tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal. Ia percaya bahwa keberhasilan program ini tidak semata ditentukan oleh figur pimpinan, tetapi juga oleh kualitas sistem yang dibangun sejak dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga mekanisme evaluasi yang terukur.
Standar Operasional yang Jelas
“Program ini menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia sekaligus mengandalkan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu, seluruh proses harus didukung oleh standar operasional yang jelas, tata kelola yang baik, serta sistem pengawasan yang kuat dan berlapis,” tegas Ru’yat. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah perlu dijadikan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi, dengan fokus pada berbagai catatan terkait disiplin pelaksanaan SOP dan pengendalian kualitas.
Komitmen Komisi IX dalam Pengawasan
Ru’yat menambahkan bahwa fokus tidak seharusnya berhenti pada pergantian pejabat, melainkan bagaimana membangun institusi yang semakin profesional dan mampu menjaga konsistensi kualitas layanan di seluruh daerah. Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan berbagai capaian yang sudah dibangun dan melakukan pembenahan di aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Yang terpenting adalah memastikan keberlanjutan program dan menjaga kepercayaan publik terhadap BGN sebagai institusi pelaksana program strategis nasional,” tutup Ru’yat.
