Jakarta, Maret.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) Indonesia telah mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan penjemputan paksa terhadap tiga pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kasus dugaan korupsi. Mereka yang ditangkap adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dan Sonny Sonjaya.
Penangkapan Tiga Pejabat BGN
Penjemputan paksa ini dilaksanakan di tiga lokasi berbeda. Ketiga tersangka ditetapkan sebagai sasaran dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2025-2026. Penangkapan dilakukan setelah pihak kejaksaan melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka.
Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochammad Jeffry, menjelaskan baik barang bukti maupun para tersangka yang berhasil dijemput paksa dibawa ke Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Kami menemukan berbagai barang bukti saat penggeledahan di kediaman mereka,” ujar Jeffry dalam keterangannya.
Lokasi Penjemputan dan Penggeledahan
Jeffry merinci bahwa Dadan Hindayana ditangkap di kediamannya yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Lodewyk Pusung ditangkap di rumahnya di Matraman, Jakarta Timur. Adapun Sonny Sonjaya dijemput di sebuah hotel.
Tim penyidik juga menyita sejumlah dokumen serta barang elektronik seperti ponsel dan laptop dari penggeledahan tersebut. “Hasil penggeledahan ini sangat penting untuk mendukung penyidikan lebih lanjut dalam kasus ini,” ungkap Syarief, salah satu anggota tim penyidik saat konferensi pers di Kompleks Kejagung.
Sasaran Penggeledahan
Syarief menambahkan bahwa lokasi penggeledahan tidak hanya terbatas pada kantor pusat BGN yang berada di Jakarta Pusat, tetapi juga mencakup kediaman pribadi para tersangka. Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama dalam perkara dugaan korupsi ini.
Dengan langkah ini, Kejaksaan Agung berharap dapat mengungkap selubung kasus korupsi yang menyangkut pengelolaan dana makan bergizi gratis yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya program gizi untuk masyarakat, terutama di tengah tantangan kesehatan yang dihadapi oleh banyak warga Indonesia.
Penegakan hukum terhadap kasus korupsi, terlebih oleh lembaga negara yang terkait dengan kesehatan masyarakat, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Kejagungan berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.
