Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan keprihatinannya terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat imigrasi. Kasus ini dinilai sebagai tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
Dukungan Penuh Terhadap KPK
Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Kumham pada Kamis, 4 Juni 2026, Yusril menegaskan pentingnya seluruh kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan demi menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. “Kasus ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Kami harus memperkuat pengawasan dan menegakkan hukum secara konsisten,” ujar Yusril.
Yusril juga menambahkan, seluruh pejabat dan mantan pejabat imigrasi telah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang diperiksa dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Pemerintah Tidak Akan Intervensi
Yusril menekankan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK. “Kami menghormati seluruh tahapan penyidikan yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya. Ia juga berjanji bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Lebih lanjut, Yusril menyatakan bahwa jika ada cukup bukti untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, maka pemerintah akan menunggu keputusan pengadilan yang akan diambil. Ia berharap agar seluruh proses hukum dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.
Merangsang Keterbukaan Dari Tersangka
Menghadapi situasi ini, Yusril meminta kepada para tersangka untuk bersikap terbuka kepada penyidik selama proses hukum. Ia menyebutkan bahwa keterbukaan sangat penting agar penyidikan dan proses persidangan dapat berlangsung tanpa kendala.
“Kita tidak akan menghalang-halangi. Kami berharap mereka yang dinyatakan sebagai tersangka dapat terus transparan sehingga tidak mempersulit penyidikan dan penuntutan,” tegas Yusril.
Dalam penutup, Yusril mengapresiasi KPK atas upaya mereka dalam mengungkap kasus ini, yang menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK. Semoga penegakan hukum yang adil dapat ditegakkan sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat,” harapnya.
Dalam konteks ini, kasus korupsi di lingkungan imigrasi menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Pemerintah, melalui pernyataan Yusril, berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan demi menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.
