Prabowo Jamin Tambah Anggaran KPK dan Kejagung untuk Awasi Ketat Program MBG!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memperkuat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam langkah ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dukungan anggaran akan ditambah untuk aparat penegak hukum dan pengawas.
Tindakan Presiden untuk Pengawasan Program MBG
Menteri Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secara intensif mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk Program MBG.
“Sekiranya lembaga-lembaga tersebut memerlukan penguatan dalam menjalankan fungsi pengawasan, mereka dapat langsung menyampaikannya kepada Presiden,” imbuh Prasetyo di hadapan media, Kamis, 4 Juni 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prioritas Nasional yang Harus Diawasi
Arahan Presiden tidak hanya ditujukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program MBG, tetapi juga mencakup seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.
Meskipun forum tersebut berkaitan dengan BGN, perhatian khusus diberikan kepada Program MBG karena kini menjadi salah satu prioritas nasional. “Presiden meminta kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memantau program ini,” ungkap Prasetyo.
Dukungan untuk Memerangi Praktik Korupsi
Dalam konteks ini, Prasetyo juga menekankan pentingnya dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga terkait dalam memberantas praktik korupsi. “Kami betul-betul berkomitmen untuk berusaha sekuat tenaga memerangi budaya korupsi yang telah mengakar dalam sistem kita,” kata Prasetyo.
Ia mengungkapkan bahwa keberadaan KPK, kehadiran ketua lembaga tersebut, serta koordinasi antara Kejaksaan, Polisi, dan BPKP adalah kunci untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengawasan anggaran negara. “Segala kebutuhan untuk penguatan pengawasan akan disampaikan kepada Bapak Presiden,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dilaksanakan. Hal ini diharapkan tidak hanya akan memperbaiki pelaksanaan program MBG tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
