Pusdiklat MA Gelar Audiensi dengan Pusbangkom RRI untuk Pelajari Sistem Penilaian Digital
Depok, Maret.id — Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah melakukan audiensi dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio LPP RRI. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem penilaian pelatihan berbasis digital yang diterapkan oleh Pusbangkom RRI.
Meningkatkan Kualitas Pelatihan
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI, Depok, pada Jumat, 5 Juni 2026. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelatihan kepemimpinan di lembaganya. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI, Furqonsjah Harahap, menekankan pentingnya mengatasi disparitas dalam penilaian pelatihan.
“Masih terdapat disparitas penilaian dalam pelaksanaan pelatihan yang perlu diminimalkan. Karena itu, kami ingin mempelajari mekanisme yang diterapkan di RRI,” ujar Furqonsjah. Dalam kesempatan ini, ia juga dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Enderiman Butar Butar, serta Kepala Pusbangkom Penyiaran Radio LPP RRI, Ade Irosadi.
Studi Banding untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
Furqonsjah menjelaskan bahwa Pusdiklat MA ingin mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai sistem penilaian digital yang mencakup aplikasi, penginputan nilai, pengolahan data, hingga penyusunan laporan. “Kami juga mengapresiasi kemampuan Pusbangkom RRI dalam mengembangkan sistem yang lincah. Sistem tersebut mampu beradaptasi dengan kebutuhan organisasi,” tambahnya.
Ketahanan dalam menghadapi perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan penting bagi Mahkamah Agung untuk belajar dari pengalaman RRI. “Sistem yang objektif dan terintegrasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan,” ungkapnya.
Pengalaman Praktis sebagai Landasan
Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI, Martono Udjianto R., juga berbagi pengalamannya saat menjadi penguji di RRI tahun lalu. Ia melihat bahwa format penilaian yang diterapkan di RRI cukup baik dan dapat diadaptasi di lingkungan Mahkamah Agung.
“Melihat mekanisme penilaian yang efektif di RRI, kami memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara langsung,” ungkap Martono. Kegiatan audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal mempererat kolaborasi antarinstansi pemerintah.
Harapan untuk Kerja Sama yang Kuat
Melalui diskusi ini, kedua institusi diharapkan dapat saling bertukar pengalaman dalam pengembangan sumber daya manusia, serta memperkuat sistem evaluasi pelatihan berbasis teknologi. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pelatihan yang lebih profesional dan objektif, sesuai dengan tantangan zaman yang semakin kompleks.
Dengan langkah ini, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kemampuan SDM dan menjaga standar evaluasi yang tinggi dalam setiap program pelatihannya.
