Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pasokan pupuk nasional tetap aman meskipun sedang terjadi gejolak global yang mempengaruhi berbagai sektor. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton, yang terdiri dari 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
Rembuk Tani Sebagai Forum Dialog
Pernyataan ini disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam acara Rembuk Tani yang diadakan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 5 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk petani, mahasiswa, kelompok tani, dan organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan dalam sektor pertanian.
Menurut informasi yang diberikan, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2026 mencapai 9,84 juta ton, dengan 9,55 juta ton di antaranya dialokasikan khusus untuk sektor pertanian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk yang cukup bagi para petani di seluruh Indonesia.
Pemantauan dan Pengawasan Distribusi Pupuk
Zulkifli Hasan menyatakan, “Tahun ini insya Allah pupuk kita aman, kita siapkan 9,8 juta ton. Pemerintah terus memantau ketersediaan pupuk di berbagai daerah.” Ia menegaskan pentingnya pengawasan untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan petani.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sudah melampaui 4 juta ton, dengan upaya distribusi yang terus dipercepat agar dapat memenuhi kebutuhan musim tanam yang semakin mendesak.
Pemangkasan Regulasi untuk Meningkatkan Akses Petani
Di Kalimantan Barat sendiri, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 81.657 ton, yang setara dengan 44 persen dari total alokasi untuk provinsi tersebut. Pemerintah juga mengambil langkah untuk menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi, dengan harapan proses penyaluran pupuk dapat berlangsung lebih efisien hingga ke tangan petani.
Dalam menghadapi konflik di Timur Tengah yang bisa mempengaruhi pasokan pupuk, pemerintah menegaskan bahwa harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi tetap stabil. Dalam upaya mendukung kesejahteraan petani, Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah juga mengalami kenaikan menjadi Rp6.500 per kilogram. “Petani tidak boleh terus merugi, petani harus mendapatkan kepastian harga,” ungkap Zulkifli.
Rembuk Tani yang dilaksanakan kali ini tidak hanya berfungsi sebagai forum bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi, namun juga sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pihak petani. Melalui forum ini, diharapkan terdapat sinergi yang baik antara pemerintah dan petani dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan sektor pertanian di Indonesia.
