Jakarta, Maret.id — Kementerian Kesehatan mempercepat pengembangan robotika kesehatan untuk memperkuat layanan rehabilitasi stroke di Indonesia, kata Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Yuli Farianti, Jumat (5/6/2026) di Jakarta.
Percepatan pengembangan robotika untuk rehabilitasi
Yuli Farianti menegaskan bahwa teknologi robotik dirancang untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, bukan menggantikan peran mereka.
“Kehadiran robot bertujuan mendukung kinerja profesional medis sehingga rehabilitasi pasien pasca-stroke menjadi lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan pers di ibu kota.
Angka kasus dan beban pembiayaan
Menurut Kemenkes, stroke merupakan tantangan besar bagi kesehatan nasional dengan sekitar 3,9 juta penyintas pada 2023 serta menimbulkan lebih dari 337 ribu kematian, yang berkontribusi pada 6,5 persen beban disabilitas global terkait stroke.
Lonjakan kebutuhan rehabilitasi juga tercermin dari pembiayaan layanan, di mana klaim terkait stroke naik signifikan dari Rp2,7 triliun menjadi Rp5,6 triliun dalam satu tahun terakhir.
Komite nasional dan pembangunan infrastruktur
Untuk menekan beban itu, Kemenkes menyatakan tengah membentuk Komite Nasional Robotika Kesehatan sebagai wadah koordinasi kebijakan dan pengembangan teknis.
Rencana kerja termasuk pendirian pusat pelatihan dan pusat layanan robotika kesehatan yang melibatkan kolaborasi perguruan tinggi, rumah sakit, dan industri teknologi kesehatan.
Kementerian juga fokus mempercepat adopsi inovasi melalui program transfer ilmu dan pelatihan teknis bagi tenaga rehabilitasi.
Upaya ini diharapkan mempercepat integrasi perangkat robotik ke dalam protokol rehabilitasi yang telah distandarisasi.
Selain aspek teknis, Kemenkes menyusun kerangka regulasi yang mendukung inovasi teknologi kesehatan masa depan.
Regulasi yang disiapkan mencakup aspek keselamatan pasien, standar sertifikasi perangkat, dan tata kelola pelaksanaan layanan robotik termasuk potensi pengembangan telesurgery berbasis robotik.
Pengembangan teknologi kesehatan dalam negeri menjadi bagian penting dari strategi untuk menurunkan ketergantungan pada impor dan menumbuhkan ekosistem industri lokal.
Kolaborasi riset antara lembaga pemerintah, universitas, dan sektor swasta ditargetkan mendorong solusi yang lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.
Yuli menekankan bahwa masa depan neurorehabilitasi ditentukan oleh kemajuan teknologi serta kekuatan kolaborasi ilmu pengetahuan dan kemitraan.
Dengan upaya tersebut, diharapkan lebih banyak penyintas stroke dapat memulihkan fungsi, memperoleh kemandirian, dan membangun harapan baru bagi kualitas hidup mereka.
Para pengamat menyambut upaya ini namun mengingatkan perlunya perhatian pada distribusi layanan agar akses tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.
Ketersediaan anggaran, pelatihan tenaga, dan infrastruktur di daerah tetap menjadi tantangan kunci untuk mewujudkan reformasi layanan rehabilitasi yang inklusif.
Kemenkes menyatakan akan melanjutkan dialog publik dan teknis dengan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan roadmap robotika kesehatan.
Langkah itu diharapkan menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan.
