Ombudsman Tegaskan Tata Kelola Sekolah Rakyat, Sarpras, dan SDM Harus Ditingkatkan!
Jakarta, Maret.id — Pada hari Jumat, 5 Juni 2026, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, melakukan kunjungan resmi ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 yang terletak di Bandung, Jawa Barat.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta regulasi yang telah ditetapkan oleh Ombudsman sebelumnya terkait dengan Sekolah Rakyat. Nuzran menyatakan, “Kami ingin melihat secara langsung dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman hadir untuk memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik yang luar biasa ini.”
Diskusi Awal dengan Pihak Terkait
Dalam pertemuan yang berlangsung sebelum tinjauan, Nuzran didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos, Afrizon Tanjung, serta kepala dan perwakilan SRMP 9 dan SRMA 11, dan stakeholder terkait lainnya. Diskusi ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memahami berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh kedua institusi pendidikan tersebut.
Setelah sesi diskusi, rombongan melanjutkan kunjungan dengan meninjau berbagai sarana prasarana yang ada di SRMP 9 dan SRMA 11. Mulai dari ruang guru, kelas, hingga asrama siswa diperiksa secara langsung oleh Nuzran dan timnya. Dalam kesempatan ini, ia juga berdialog dengan beberapa siswa untuk mendengarkan pendapat dan saran mereka.
Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
Nuzran menyampaikan bahwa Kemensos telah melakukan sejumlah perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan oleh Ombudsman sebelumnya. “Ada delapan item saran yang sudah dilaksanakan oleh pihak Kemensos terkait tata kelola, terutama mengenai sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kurikulum. Kami telah melihat perbaikan tersebut sehingga hari ini kami melakukan monitoring,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nuzran menekankan pentingnya pencegahan maladministrasi dalam proses rekrutmen sumber daya manusia. Ia juga mengusulkan agar dilakukan pengusulan lahan untuk Sekolah Rakyat yang bersifat permanen, guna mendukung keberlangsungan pendidikan di daerah tersebut.
Penekanan pada Perekrutan SDM
Dalam kunjungan tersebut, Nuzran juga menyoroti proses perekrutan SDM untuk guru dan tenaga kependidikan yang sedang berlangsung. Ia berharap proses ini dapat dilakukan dengan transparansi dan keadilan, sehingga menghasilkan tenaga pengajar yang berkualitas.
“Ombudsman berkomitmen untuk memperkuat posisi Kemensos dalam hal tata kelola, agar proses dari awal dapat diatur dengan baik dan dihindari potensi masalah di kemudian hari,” pungkas Nuzran.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat dan mendukung kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Upaya dan komitmen dari Ombudsman diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pendidikan yang lebih baik.
