Bongkar Anggaran Dinas Prabowo, Purbaya: Apakah Anda Siap Mengungkap Rahasia Presiden!
Jakarta, Maret.id — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Indonesia, menolak untuk terlibat dalam polemik mengenai anggaran perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers terkait APBN KiTa, ia meminta media untuk merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Pernyataan Purbaya Tentang Anggaran
“Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya (yang dilanggar). Kalau saya punya duit saya pergi nombok enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok,” katanya pada Jumat, 5 Juni 2026. Meskipun menjadi sorotan di media sosial, Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa sebagian biaya perjalanan dinas ke luar negeri Presiden justru ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo.
Kritik Terhadap Frekuensi Perjalanan Dinas
Polemik ini semakin memanas seiring dengan kritik yang dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dino menilai bahwa frekuensi perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo sudah melebihi batas kewajaran. Berkaitan dengan hal ini, Purbaya menegaskan bahwa negara senantiasa mengalokasikan anggaran resmi setiap tahun untuk mendukung kegiatan dinas Presiden.
Permintaan Rincian Anggaran
“Ada, pasti anggaran yang dianggarkan,” tegas Purbaya saat ditanya. Namun, ketika wartawan meminta rincian lebih lanjut mengenai besaran dan nominal anggaran perjalanan dinas Presiden dalam APBN 2026, Purbaya menghindari pertanyaan tersebut. “Anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak bolehlah. Kita tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Mensesneg (Prasetyo Hadi) saja kalau mau jawaban yang pasti,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan ketegangan yang terjadi seputar isu anggaran dan perjalanan dinas Presiden. Meskipun ada penjelasan dari pihak pemerintah, banyak pihak masih mempertanyakan transparansi mengenai penggunaan anggaran negara untuk kegiatan dinas resmi Presiden. Situasi ini mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mengelola anggaran secara efektif.
