Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan daerah yang telah disahkan. Ia menilai bahwa banyak regulasi daerah belum berjalan optimal, baik karena lemahnya implementasi maupun minimnya perangkat pendukung.
Evaluasi Penting untuk Keberhasilan Perda
Yordan menegaskan bahwa keberhasilan peraturan daerah tidak hanya bisa diukur dari proses pembentukan dan pengesahannya. Banyak perda yang secara substansi sudah baik, tetapi belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat karena masalah dalam pelaksanaannya.
Persoalan ini diangkat oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Bali. Yordan berharap agar ada sinergi dan arahan dalam perencanaan peraturan daerah serta evaluasi terhadap perda yang telah ada. “Regulasi yang dihasilkan harus mampu membawa perbaikan yang nyata di lapangan,” paparnya.
Perlu Sinergi dalam Implementasi Perda
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini menekankan bahwa evaluasi produk hukum daerah menjadi kebutuhan penting seiring banyaknya perda yang telah diterbitkan. Regulasi yang baik harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya berhenti pada aspek normatif atau administratif.
Selama forum Bimtek tersebut, Yordan mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pemantauan pelaksanaan perda setelah disahkan. Akibatnya, sejumlah regulasi yang memiliki tujuan baik tidak berjalan sesuai harapan. Ia memberikan contoh untuk perda yang berhubungan dengan pemberdayaan petani dan nelayan. Meskipun substansinya sudah baik, dukungan implementasinya masih belum maksimal.
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Daerah
Bapemperda DPRD Jawa Timur saat ini juga tengah menyiapkan pembahasan sejumlah regulasi strategis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah. Yordan menyatakan bahwa langkah ini sangat penting agar potensi yang dimiliki Jawa Timur dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki daerah digunakan secara efisien sekaligus menjaga keberlanjutannya,” tuturnya. Ia juga menekankan bahwa fungsi legislasi DPRD tidak hanya untuk menghasilkan produk hukum baru, tetapi juga untuk memastikan regulasi yang ada tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Melalui forum Bimtek ini, Yordan berharap lahir rekomendasi yang dapat memperkuat kualitas legislasi daerah. “Sistem evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan perda sangat diperlukan,” ungkapnya.
“Dari sinilah pentingnya regulasi yang hidup dan berjalan di lapangan, bukan hanya terhenti di ruang sidang,” pungkasnya.
