Jakarta, Maret.id — Pengamat dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa rekam jejak Budi Santoso sebagai menteri perdagangan dinilai tidak cukup efektif dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng. Hal ini menjadi perhatian masyarakat menyusul dampak ekonomis yang dirasakan oleh konsumen.
Efriza mengkritik kinerja Budi Santoso setelah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, meski memiliki pengalaman panjang di Kementerian Perdagangan. “Semestinya Budi Santoso memahami rekam jejaknya. Ia seorang menteri yang memiliki pengalaman teknokratis, tetapi ternyata tidak mampu mengendalikan harga komoditas strategis,” ujarnya dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu, 7 Juni 2026.
Isu Politikal dalam Kenaikan Harga
Ia menambahkan bahwa keberadaan Budi Santoso di posisi ini juga terkait erat dengan latar belakang politiknya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN). Efriza menyebut bahwa hal ini memberi kontribusi pada tingginya ekspektasi publik terhadap kinerjanya.
“Maka wajar jika kritik mengalir deras kepadanya. Ekspektasi terhadap Budi Santoso lebih tinggi dibandingkan figur politik baru yang memasuki sektor perdagangan, namun hasil yang diperoleh cenderung mengecewakan,” ungkap Efriza. Pihaknya khawatir bahwa jika kenaikan harga minyak goreng, terutama minyak MinyaKita berlangsung, akan berimbas negatif pada citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dampak Terhadap Pemerintahan
Menurut Efriza, jika harga MinyaKita benar-benar dinaikkan, itu akan memperburuk citra pemerintah, yang sudah menghadapi tantangan dengan harga minyak goreng yang melambung tinggi. “Dampaknya akan memengaruhi kinerja pemerintahan, khususnya di sektor perdagangan dan pangan,” tegasnya menambahkan.
Seiring dengan itu, publik mempertanyakan komitmen Budi Santoso dan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Efriza menggarisbawahi bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka akan ada konsekuensi serius bagi reputasi pemerintah saat ini.
Efriza mengakhiri pernyataannya dengan penegasan, “Urusan perdagangan dan pangan akan mendapatkan rapor merah jika tidak ditangani dengan tepat. Masyarakat menuntut solusi yang nyata, bukan sekadar janji.” Keputusan yang diambil oleh Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan dalam waktu dekat tentu menjadi sorotan masyarakat dan berbagai pihak terkait.
