Pemerintah Perkuat Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Stabilitas Rupiah demi Ekonomi Nasional!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat koordinasi pada Sabtu (6/6) untuk membahas kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah upaya stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Evaluasi Kebijakan Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa rapat ini merupakan inisiatif DPR sebagai forum evaluasi. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Dasco mengungkapkan bahwa hasil rapat koordinasi ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Ia sangat optimis dengan langkah-langkah yang diambil dan hasil yang diraih selama pertemuan di kompleks Parlemen Senayan tersebut.
Fokus pada Stabilisasi Rupiah
Gubernur BI, Perry Warjiyo, juga menambahkan bahwa fokus utama dari koordinasi fiskal dan moneter saat ini adalah pada stabilisasi nilai tukar rupiah. Dalam rapat tersebut, langkah-langkah strategis disusun untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif.
Strategi pertama yang disepakati oleh pemerintah dan BI adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen surat utang, seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini diharapkan dapat mendorong arus modal asing masuk ke Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan pasokan valuta asing dan menjaga kepercayaan pasar.
Kenaikan Suku Bunga dan Data Inflow
Dalam rangka menjaga stabilitas rupiah, BI sebelumnya telah menaikkan suku bunga SRBI. Kenaikan terbaru terjadi pada 13 Mei lalu, dengan suku bunga untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan ditetapkan masing-masing menjadi 6,21 persen, 6,31 persen, dan 6,45 persen.
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa tingkat imbal hasil SBN tetap stabil pada awal Juni, yakni 6,67 persen untuk SBN berdenominasi rupiah dan 5,42 persen untuk SBN berdenominasi dolar AS. Strategi ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan, berhasil menciptakan arus modal asing bersih atau net inflow yang signifikan ke Indonesia, dengan SRBI mencatat net inflow sebesar Rp99,9 triliun dari awal tahun hingga 3 Juni 2026.
Meskipun SBN mengalami net outflow sebesar Rp10,8 triliun sepanjang periode yang sama, catatan menunjukkan bahwa SBN berhasil membukukan net inflow sebesar Rp70,1 triliun sejak 1 April hingga 3 Juni 2026.
Dengan hasil yang menggembirakan ini, Dasco menegaskan pentingnya kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menarik arus investasi yang lebih besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Adanya kesepakatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga perekonomian Indonesia agar tetap tangguh di tengah tantangan global yang terus berubah.
