Jakarta, Maret.id — Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk lebih fokus pada penyelesaian isu-isu hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi bangsa. Pernyataan ini dilontarkan terkait dengan rencana usulan pengaturan jabatan dalam institusi yang berada di luar kewenangannya.
Mafirion menegaskan bahwa energi dan perhatian Kementerian HAM seharusnya difokuskan pada penanganan berbagai persoalan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. “Kami meminta Menteri HAM untuk mengutamakan penyelesaian kasus-kasus HAM dan perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM daripada terlibat dalam isu-isu yang bukan menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026.
Pentingnya Penanganan Kasus HAM
Menurut Mafirion, usulan mengenai kemungkinan peran sipil dalam jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan. Dia mengingatkan bahwa hal tersebut perlu pembahasan mendalam dan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. “Usulan tersebut harus dikaji secara komprehensif dan tidak boleh sembarangan,” tegasnya.
Mafirion menambahkan bahwa terdapat sejumlah kasus intimidasi, kekerasan, serta serangan terhadap aktivis dan pembela HAM, yang menunjukkan bahwa ruang berekspresi di Indonesia masih memerlukan perlakuan yang lebih serius dari pemerintah. Dalam konteks ini, dia mendorong Kementerian HAM untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait demi efektivitas penegakan HAM.
Pendidikan dan Kesadaran HAM
Lebih lanjut, Mafirion menekankan bahwa pendidikan dan literasi hak asasi manusia perlu diperluas hingga ke tingkat sekolah, kampus, dan masyarakat. Ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran terhadap hak-hak warga negara. “Kita ingin Kementerian HAM hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan sistem penegakan HAM dan penyelesaian kasus-kasus yang tertunda sangat mendesak dilakukan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan dan usulan dari seorang menteri harus dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, hal ini mencerminkan sikap dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan. “Seorang menteri harus membawa nama baik kabinet dan Presiden, sehingga setiap usulan publik harus berlandaskan pada dasar yang kuat,” kata Mafirion.
Usulan yang Relevan dan Tanggung Jawab Menteri
Mafirion menekankan bahwa penting bagi setiap menteri untuk memastikan bahwa tugas yang dilakukan relevan dengan tupoksinya. “Jangan sampai publik melihat ada menteri yang lebih sibuk dengan isu di luar tugas pokoknya, sementara pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya belum selesai,” tutupnya. Pernyataan ini menggambarkan dorongan untuk memastikan bahwa Menteri HAM lebih berfokus pada isu-isu yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
