Kejadian Hantavirus di MV Hondius soroti penyalahgunaan dextromethorphan dan upaya pencegahan.
JAKARTA, Maret.id — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan langkah penguatan pengawasan terhadap peredaran obat batuk yang mengandung Dextromethorphan menyusul temuan peningkatan penyalahgunaan zat tersebut. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang memperluas pengaturan distribusi obat bebas dan bebas terbatas ke jaringan supermarket dan minimarket, dengan tujuan menutup celah yang selama ini dimanfaatkan untuk memperoleh obat secara tidak bertanggung jawab.
Kebijakan Baru BPOM dan Ruang Lingkupnya
Peraturan terbaru BPOM bertujuan menata ulang mekanisme distribusi obat-obatan yang sebelumnya relatif longgar ketika sudah masuk ke saluran ritel modern. Salah satu poin utama adalah kewajiban bagi setiap gerai retail—termasuk minimarket dan supermarket—untuk menempatkan tenaga yang terlatih secara profesional untuk menangani penjualan obat-obatan berlabel hijau (bebas) dan biru (bebas terbatas). Langkah ini dimaksudkan agar pengawasan bisa dilakukan lebih sistematis di tingkat akhir distribusi, serta memberikan kepastian hukum bagi penjual maupun distributor.
BPOM menyatakan bahwa kebijakan tersebut juga akan menjadi instrumen untuk mengawasi obat-obat yang memiliki potensi disalahgunakan. Selain penempatan tenaga terlatih, implementasi kebijakan diperkirakan mencakup inventarisasi produk, pelaporan penjualan tertentu, dan inspeksi berkala oleh otoritas. Tujuan akhirnya adalah menyeimbangkan akses masyarakat terhadap obat yang aman dan mengurangi risiko penyalahgunaan.
Dextromethorphan: Profil, Pola Penyalahgunaan, dan Risiko Kesehatan
Dextromethorphan (sering disingkat DXM) merupakan zat antitusif yang umum ditemukan pada obat batuk over-the-counter. Dalam dosis terapeutik, DXM efektif menekan refleks batuk. Namun, pada dosis tinggi zat ini dapat menimbulkan efek disosiatif dan halusinasi, kondisi yang kerap dimanfaatkan untuk tujuan rekreasional—terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.
Dampak kesehatan akibat penyalahgunaan DXM dapat bervariasi, mulai dari mual, pusing, dan kebingungan, hingga gangguan pernapasan, peningkatan denyut jantung, serta interaksi berbahaya jika dikombinasikan dengan obat-obatan lain seperti beberapa antidepresan. Kasus kegawatdaruratan akibat keracunan DXM yang masuk ke unit gawat darurat di berbagai negara menjadi salah satu alasan pengawas farmasi internasional menaruh perhatian khusus pada zat ini.
Sejumlah yurisdiksi di dunia telah mengadopsi pembatasan akses—misalnya persyaratan usia minimal, pembatasan ukuran kemasan, atau pengalihan produk tertentu dari klasifikasi bebas ke obat yang memerlukan pengawasan apotek. Pendekatan-pendekatan semacam itu menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di negara lain yang menghadapi tren serupa.
Dampak Regulasi untuk Ritel, Distributor, dan Pelaku Industri Farmasi
Perluasan aturan distribusi berimplikasi langsung pada rantai pasok obat. Untuk retailer, terutama minimarket yang tersebar luas hingga ke daerah pinggiran, kewajiban menyiapkan tenaga terlatih dan sistem pengawasan akan menuntut investasi dalam pelatihan, prosedur pencatatan, dan perubahan tata letak toko. Di sisi distributor dan produsen, aturan ini memberi kepastian regulasi namun juga menuntut kepatuhan lebih tinggi terkait pelaporan dan kontrol distribusi.
Secara praktis, implementasi akan memerlukan koordinasi antara BPOM, asosiasi ritel, dan produsen farmasi. Pengawasan yang efektif kemungkinan melibatkan kombinasi inspeksi lapangan, audit distribusi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau pergerakan produk yang masuk kategori atensi khusus. Bagi usaha kecil, tantangan adaptasi dapat diatasi lewat program pelatihan bersama yang difasilitasi pemerintah atau asosiasi dagang.
Langkah Pencegahan, Edukasi Publik, dan Rekomendasi Ahli
Ahli kesehatan masyarakat menekankan bahwa kebijakan pengawasan saja tidak cukup tanpa program pendidikan masyarakat. Kampanye informasi yang menyasar pelajar, orang tua, dan penjual ritel perlu dirancang untuk menjelaskan risiko penyalahgunaan obat batuk dan cara aman penggunaan obat. Selain itu, penguatan sistem pelaporan kejadian buruk obat (adverse event reporting) dan surveilans epidemiologis menjadi penting untuk memantau tren penyalahgunaan dari waktu ke waktu.
Rekomendasi tambahan yang sering diusulkan oleh para profesional meliputi pembatasan ukuran kemasan, penggunaan blister untuk mengurangi konsumsi berlebih, label peringatan yang jelas, dan kerja sama lintas sektor dengan dinas kesehatan, pendidikan, serta penegak hukum untuk strategi pencegahan terpadu. Langkah mitigasi risiko juga bisa memasukkan alternatif terapi untuk batuk yang tidak melibatkan zat berpotensi disalahgunakan.
Penutup
Kepala BPOM menegaskan bahwa fokus pada obat-obatan berpotensi disalahgunakan, termasuk Dextromethorphan, akan ditingkatkan sebagai bagian dari implementasi Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. Dengan memanfaatkan perluasan pengaturan distribusi ke ritel modern, otoritas berharap pengawasan menjadi lebih menyeluruh, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kolaborasi antara regulator, industri, dunia kesehatan, dan masyarakat luas untuk menekan penyalahgunaan sekaligus mempertahankan akses yang aman terhadap obat-obatan yang dibutuhkan.
