Pakar Ungkap 2 Cara AS Kendalikan Netanyahu Bukan Lewat Telepon, Memanas Ketegangan!
Jakarta, Maret.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump didorong untuk mengambil langkah tegas terhadap kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cara mengurangi dukungan militer AS, demikian pernyataan Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft.
Desakan untuk pembatasan dukungan militer
Parsi menilai komunikasi diplomatik semata tidak cukup untuk merubah perilaku pemerintahan Israel, sehingga diperlukan tindakan konkret dari Washington.
Menurut dia, salah satu instrumen efektif adalah membatasi akses Israel terhadap dukungan militer yang selama ini memungkinkan operasi berskala besar.
Dua titik tekanan yang diusulkan
Parsi menyebutkan ada dua titik tekanan utama yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah AS, yakni pembatasan akses terhadap intelijen Amerika Serikat dan pembatasan terhadap sistem pertahanan udara serta rudal berlapis yang didukung AS.
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan aktif dari AS, Israel sulit melaksanakan operasi militer independen dalam skala besar, termasuk potensi serangan terhadap Iran.
Kutipan dan alasan di balik usulan
“Jika Anda ingin menghentikan Netanyahu, jika Anda ingin dia mematuhi kepentingan presiden Amerika dan kepentingan AS, Anda tidak bisa melakukannya hanya dengan menelepon,” kata Parsi.
Ia menambahkan, “Anda harus mengambil langkah-langkah untuk membatasi manuver Israel dan pada dasarnya mengambil kemampuan mereka untuk benar-benar menyerang Iran.”
Parsi menggarisbawahi bahwa pemotongan atau pembatasan dukungan militer bukan sekadar soal tekanan simbolik, melainkan langkah yang bisa mengubah kalkulasi strategis pihak Israel.
Pendekatan ini, menurutnya, dirancang untuk “memaksa” kepatuhan terhadap kepentingan AS melalui pengurangan kapasitas tempur konkret.
Implikasi kebijakan dan perdebatan publik
Gagasan membatasi dukungan militer AS kepada Israel memunculkan perdebatan di kalangan pembuat kebijakan dan analis mengenai keseimbangan antara sekutu strategis dan tujuan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.
Di satu sisi, langkah semacam itu bisa dianggap perlu untuk mencegah eskalasi konflik, sementara di sisi lain dikhawatirkan dapat memperburuk hubungan bilateral jika tidak dikelola melalui saluran diplomatik yang hati-hati.
Langkah yang disarankan Parsi juga memicu diskusi tentang seberapa jauh Presiden AS dapat atau harus menggunakan leverage militer dan intelijen terhadap sekutu tradisionalnya.
Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menilai konsekuensi jangka panjang atas pembatasan dukungan militer, baik terhadap stabilitas regional maupun posisi AS sebagai penyokong keamanan sekutu.
Pernyataan Trita Parsi kembali menyoroti ketergantungan infrastruktur pertahanan Israel pada dukungan Amerika Serikat dan membuka kembali perdebatan mengenai arah kebijakan luar negeri Washington di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Perdebatan ini diperkirakan akan berlanjut di antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan keamanan, dan komunitas internasional seiring ketegangan di Timur Tengah tetap menjadi isu utama.
